Quota Pupuk Bersubsidi Ditambah

Memontum Bondowoso – Keputusan Pemerintah mengurangi pupuk bersubsidi hingga 50% membuat petani kalang kabut. Apalagi disela-sela kelangkabutan tersebut, ada pihak yang mengambil keuntungan. Praktis, menambah penderitaan para petani Bondowoso. Untuk mengatasi masalah tersebut pass word nya hanya satu, quota pupuk bersubsidi harus ditambah. Kalau tidak akan berdampak pada ketahanan pangan.

Ungkapan carut marutnya pendistribusian pupuk bersubsisi itu muncul pada saat anggota Komisi VI DPR RI, Ir. Nasim Khan mengadakan FGD (Forum Group Diskusi) tentag Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Orella Jl. A. Yani Bondowoso kemarin.

Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, S.Ap, yang menjadi salah satu pembicara mengatakan, 70% warga Bondowoso adalah petani. Maka kebutuhan akan pupuk sangat tinggi.

“Untuk mendukung suksesnya ketahanan pangan, kebutuhan petani harus dipenuhi. Hususnya pupuk bersubsidi. Karena kalau dipaksa menggunakan pupuk non-subsidi, petani rugi,” kata Dhafir sapaannya.

Harapan yang sama disampaikan Plt Kepala Dinas Pertanian, H. Moh. Halil. Menurutnya, sepandai-pandainya Kadis Pertanian, kalau quota pupuk bersubsidi tidak ditambah, tidak akan menyelesaikan masalah pertanian.

“Apalagi sampai bulan Juli ini, sisa pupuk bersubsidi untuk Bondowoso tinggal 1000 ton lebih. Padahal masih ada sisa lima bulan lagi untuk mencapai bulan Desember. Kalau kondisi seperti ini dibiarkan, saya khawatir akan gagal panen,” kata Halil, sapaannya.

Mendapat keluhan dari petani, pejabat, dan Politisi, Nashim Khan siap akan menyampaikan kondisi ini pada Kementan RI. Karena hal ini sudah menjadi tugasnya sebagai wakil rakyat yang berangkat dari Dapil III yang meliputi Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi.

“Tujuan reses seperti ini Pak, menampung aspirasi masyarakat, dalam hal ini masyarakat petani. Permohonan agar pupuk bersubsidi ditambah akan kami sampaikan pada Kementan,” janji Nashim. (sam/mzm)