Rencana Pembangunan Pedestrian Alun-Alun Tugu Kota Malang Terkesan Dipaksakan, DPRD Ancam Tidak Tanggung Jawab

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna mengenai penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang, Senin (06/09/2022) tadi.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, dalam kesempatan itu menyoroti dan meragukan pembangunan pedestrian Alun-Alun Tugu Kota Malang. Karena, dalam pembangunannya itu dinilai kurang maksimal jika memakan waktu hanya 45 hari.

“Karena itu hanya untuk pembangunan pedestrian, bukan tamannya. Dan kita lihat, kalau diprediksi pertengahan November baru dilaksanakan pembangunan, padahal APBD itu cuma sampai Desember. Mampukah mereka mengerjakan 45 hari?,” jelas Made.

Tidak hanya itu yang menjadi persoalan, namun juga saat ini musim hujan yang semakin dekat. Apalagi, proyek Alun-Alun Tugu berada di tengah Kota, dimana semua masyarakat akan berlalu lalang dan mengawasi.

“Tolong ini dihitung yang matang, disosialisasikan yang baik untuk pembangunan Alun-Alun. Karena itu ikim sejarah yang harus kita jaga,” ucapnya.

Baca juga :

• Pengelolaan Pemerintahan dan Penguatan Ekonomi, Pemprov Jatim Terima Kunjungan Gubernur Sherly
• Pastikan Kesiapan Operasional dan Keselamatan Perjalanan Penumpang, PT KAI Cek Lintasan
• Jaga Stamina saat Ramadan, Dinkes Kota Malang Imbau Masyarakat Bijak Konsumsi Vitamin
• Sekda Budiar Dorong Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tingkatkan Kualitas Penyusunan LPPD
• Kendalikan Laju Inflasi Ramadan, Diskoperindag Pasuruan Lakukan Operasi Pasar di Ngempit

Lebih lanjut pihaknya mengatakan, bahwa hal tersebut masih belum menjadi keputusan. Jika nanti Pemerintah Kota (Pemkot) Malang ingin melaksanakan pembangunan tersebut, maka perlu adanya catatan dari DPRD Kota Malang.

“Kalau tetap ingin melaksanakan, maka perlu dengan adanya catatan. Bahwa, kami tidak akan bertanggung jawab. Itu ada di berita acaranya. Kami tetap tidak setuju,” tegasnya.

Untuk anggaran pembangunan tersebut, tambahnya, memakan biaya hingga Rp 4,1 miliar. Itu sangat disayangkan, karena menurutnya anggaran tersebut lebih baik dibuat pengaman dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang saat ini sedang melambung tinggi.

“Sebenarnya, lebih baik kita buat jaring pengaman dampak domino kenaikan BBM. Itu akan kita taruh di operasi pasar,” imbuh Made. (rsy/sit)