Siap-siap, Polres Blitar Bakal Diunjuk Rasa Setiap Bulan jika Dugaan Korupsi dan Surat Palsu KPK Tak Diusut Tuntas

Memontum Blitar – Komite Rakyat Pemberantasan Korupsi (KRPK) mendorong agar Kapolres Blitar konsisten dalam menuntaskan kasus-kasus hukum yang mandek di Polres Blitar. Selain itu, juga menangkap dan mengadili aktor intelektual pembuat surat palsu mengatasnamakan KPK.

Ketua KRPK, Mohammad Trianto, mengatakan bahwa ada beberapa kasus dugaan korupsi yang sempat dilaporkan ke pihak penegak hukum dan masih macet proses penanganannya. Diantaranya, dugaan korupsi dana hibah KONI tahun 2015 lalu, yang diduga menyeret 12 anggota DPRD Kabupaten Blitar periode 2014-2019. Kemudian, kasus korupsi workshop honorer K2 Dinas Pendidikan tahun 2012, yang sudah menetapkan lima tersangka.

Dari beberapa itu, tambahnya, sampai hari ini kasus tersebut masih menggantung. Selanjutnya m, ada juga kasus dugaan korupsi pengadaan program assembly line dan tool perakitan bodi kendaraan roda 4 tahun 2010 di SMKN 1 Blitar.

“Sesuai informasi, beberapa tersangka sudah diputus bersalah oleh pengadilan. Namun, masih ada satu tersangka yang diduga belum dinyatakan P21. Selain itu, masih banyak dugaan korupsi di Kota /Kabupaten Blitar yang masih mangkrak di meja aparat penegak hukum,” kata M Trianto, Rabu (21/12/2022) tadi.

Baca juga :

• Perumda Tugu Tirta Permudah Sambungan Baru untuk Masyarakat Kota Malang
• Berhasil Kendalikan Inflasi, Pemkab Jember Raih Penghargaan Nasional dan Jatim
• Pemasaran Pisang Mas Kirana Lumajang Miliki ‘Dekengan Pusat’ untuk Tembus Pasar Global
• Pj Wali Kota Malang Minta Peserta Pilkada Taati Peraturan Pemasangan APK
• Paripurna DPRD, Pjs Bupati Trenggalek Serahkan Nota Keuangan Raperda APBD 2025

Lebih lanjut Trianto menambahkan, Polres Blitar harus segera menangkap aktor intelektual pembuat surat palsu KPK. Jika tidak, pihaknya minta agar kasus ini diambil alih Polda Jatim, bahkan Mabes Polri

“Kita berkomitmen akan melakukan aksi unjuk rasa ke Polres Blitar, setiap bulan sekali sampai pembuat surat palsu KPK bisa ditangkap,” tegasnya.

Lebih lanjut Trianto menyampaikan, dahulu pihak kepolisian sudah menetapkan DPO pengirim surat palsu KPK dan gambarnya jelas. “Rekayasa Sambo saja yang di Jakarta, bisa di bongkar. Saya yakin, jika surat palsu KPK ini rekayasa atau konspirasi, kasus ini juga bisa dibongkar. Jika tidak bisa dibongkar, saya serukan Kapolres Blitar untuk diganti,” jelasnya.

Kenapa kasus surat palsu KPK prosesnya lama, ujar Trianto, karena hal tersebut melibatkan banyak kepentingan dan tarik-menarik kepentingan. “Sejak tahun 2018, pihak kepolisian hanya memanggil beberapa orang saja. Ini mengecewakan. Langsung saja panggil dan tetapkan tersangkanya dan nanti dibuktikan di pengadilan,” ujarnya.

Trianto mengaku, kasus tersebut dilaporkannya tahun 2018 lalu, dengan niatan bisa membongkar konspirasi surat palsu tersebut. Tetapi, justru dipenjarakan selama 6 bulan.

“Saya minta siapa yang membuat surat palsu tersebut harus di bongkar. Jika tidak, kita akan terus datang ke Polres Blitar setiap bulan dengan ribuan massa,” paparnya. (jar/sit)