Sikapi Pengolahan Sampah TPA Tlekung, Dirut Jatim Park Grup Nilai DLH Kota Batu Belum Serius

Memontum Kota Batu – Direktur Utama (Dirut) Jatim Park Group, Surjo Widodo, menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batu, masih belum serius menangani persoalan sampah di TPA Tlekung. Kendati demikian, pihaknya sebagai masyarakat dan pengelola wisata, akan tetap mengalir mengikuti kebijakan pemerintah.

Menurutnya, sistem pengolah sampah di TPA Tlekung, selama ini dilihat masih kurang maksimal. “Kami melihat, alatnya untuk mengolah sampah di TPA Tlekung, itu masih kurang,” terangnya, saat berada di Jatim Park I Kota Batu, Kamis (17/08/2023) tadi.

Apalagi, tambahnya, lahan TPA Tlekung sekitar 9 ribu meter persegi untuk menampung seluruh sampah di Kota Batu. “DLH Kota Batu masih belum serius menangani sampah di TPA Tlekung. Apa yang dijanjikan DLH, tidak terealisasi. Seperti, pembuatan saluran, penerangan jalan juga pengolahan Lindi, DLH tidak mengerjakan. Atau, mungkin lupa dianggarkan. Ya, saya menilai belum ada keseriusan dalam permasalahan ini, sehingga terjadi miss,” ujarnya.

Baca juga:

Atas kondisi TPA Tlekung tersebut, jelasnya, pihak swasta hanya mengikuti kebijakan pemerintah untuk langkah selanjutnya dalam pengolahan sampah. “Semua kebijakan di TPA Tlekung sudah menjadi kewenangan pemerintah. Apapun yang diputuskan, kita ngikut saja,” tuturnya.

Namun begitu, tambahnya, permasalahan sampah di TPA Tlekung seperti saat ini, pemerintah harus mengajak duduk bersama. Dimana pembicaraan itu dilakukan bersama pemerintah desa, kelurahan juga pihak swasta seperti tempat wisata, hotel dan restoran. Ini bertujuan, mencari titik masalahnya. Mengapa, di TPA Tlekung sampai terjadi masalah pengolahan sampah.

“Semua harus diajak bicara. Tidak hanya sampah dari tempat wisata, sampah hotel, pasar atau sampah rumah tangga. Dalam jangka pendek semua didata, kemudian dikurangi pelan-pelan. Dalam jangka panjang harus diolah, kalau tidak jelas menumpuk,” tegasnya.

Sedangkan, untuk saat ini terkait permasalahan di TPA Tlekung, harapannya tergantung pada pemerintah. “Kita mengalir saja apa yang diputuskan pemerintah. Dan, sebetulnya ini sudah telat penanganannya. Karena dinas terkait masih belum serius,” tambahnya. (put/gie)