Sikapi Penolakan, DPRD Minta Pemkot Malang Masif Gencarkan Sosialisasi Penerapan Satu Arah di Kayutangan Heritage

Memontum Kota Malang – DPRD Kota Malang, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Malang agar segera melakukan sosialisasi secara luas, terkait dengan rencana penerapan satu arah di Kawasan Kayutangan Heritage. Hal itu dikatakan oleh Wakil Ketua III DPRD Kota Malang, Rimzah Jubair.

Menurut Rimzah, Pemkot Malang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, masih dua kali melakukan sosialisasi kepada warga. Karena itu, harus terus dilakukan secara masif, agar warga paham dan mengerti terkait dengan kebijakan tersebut.

“Sosialisasi yang dilakukan ini, baru dua kali. Pertama, di Gedung DPRD Kota Malang dan itupun atas inisiatif warga. Kedua, di Kantor Kecamatan Klojen,” ujar Rimzah, Selasa (17/01/2023) tadi.

Dikatakannya, jika audiensi yang sebelumnya telah dilakukan di Gedung DPRD, beberapa warga telah menolak. Bahkan, juga meminta solusi yang jelas terkait dengan kebijakan penerapan satu arah tersebut.

Baca juga :

• Perumda Tugu Tirta Permudah Sambungan Baru untuk Masyarakat Kota Malang
• Berhasil Kendalikan Inflasi, Pemkab Jember Raih Penghargaan Nasional dan Jatim
• Pemasaran Pisang Mas Kirana Lumajang Miliki ‘Dekengan Pusat’ untuk Tembus Pasar Global
• Pj Wali Kota Malang Minta Peserta Pilkada Taati Peraturan Pemasangan APK
• Paripurna DPRD, Pjs Bupati Trenggalek Serahkan Nota Keuangan Raperda APBD 2025

“Mereka (warga) menolak dan meminta solusi yang jelas dari Pemkot Malang. Pada saat audensi, mereka (warga) mengaku belum mendapatkan sosialisasi,” katanya.

Dengan sosialisasi yang nantinya terus dilakukan, menurutnya baru bisa melangkah ke rencana uji coba satu arah. Namun, terkait dengan pendapat warga sekitar itu juga perlu dipertimbangkan oleh Pemkot Malang.

Dengan begitu, pihaknya berharap rencana kebijakan satu arah yang nantinya akan diterapkan, banyak warga yang mendukung, bukan sebaliknya.

“Saya yakin Pemkot Malang berupaya mencari solusi agar kemacetan di Kota Malang itu bisa teratasi. Pemkot pasti cari solusi tapi timbul pro dan kontra. Harapannya lebih banyak pro daripada kontranya. Sosialisasi harus terus digencarkan,” imbuhnya. (rsy/sit)