Sosialisasi SPI dan Sistem Fokal, DPRD Lumajang Dorong Tata Kelola Pemerintahan Bersih dari Praktik Korupsi

Memontum Lumajang – DPRD Kabupaten Lumajang, terus membuktikan keseriusannya dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. Implementasi ini, dibuktikan dalam keterlibatannya di acara Sosialisasi Survey Penilaian Integritas (SPI) dan Sistem Fokal, yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lumajang, di Lantai II, Kantor Inspektorat Daerah, Selasa (16/09/2025) tadi. Hadir dalam kegiatan itu, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Oktafiyani bersama Sekretaris Komisi A, H Idris Marzuqi.

Sebagai bentuk keterbukaan, kegiatan ini juga melibatkan berbagai elemen masyarakat. Termasuk, seperti praktisi hukum, advokat, perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Menurut Ketua DPRD Oktafiani, integritas dan kebersamaan menjadi hal yang sangat penting, untuk mencegah tindakan atau praktik korupsi. “Kegiatan ini merupakan inisiatif inspektorat Lumajang. Kami sangat mengapresiasi. Dan dapat kami tegaskan, bahwa DPRD Kabupaten Lumajang berkomitmen penuh dan mendukung setiap upaya yang bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel,” kata Oktafiani, saat memberikan sambutan.

Baca juga :

Selebihnya, Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa sosialisasi SPI dan Sistem Fokal, ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Reformasi Birokrasi yang sedang berjalan di Kabupaten Lumajang. “Tujuannya, yaitu untuk memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Kami membuka ruang terbuka dalam sarana menerima informasi dari seluruh elemen masyarakat,” tambahnya.

Sementara SPI sendiri, tambahnya, merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat integritas suatu organisasi. Sementara Sistem Fokal adalah sistem informasi yang digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

“Kami berharap, sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman seluruh pihak terkait mengenai pentingnya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.

Di lain sisi, pucuk pimpinan Badan Legislatif Kabupaten Lumajang itu berharap, agar Kabupaten Lumajang dapat menjadi contoh daerah yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi. (adi/gie)