Sukses Turunkan Buta Aksara, Jember Raih Penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Memontum Jember – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember melalui Dinas Pendidikan (Disdik) sukses menurunkan angka buta aksara. Atas keberhasilan itu, Pemkab Jember berhasil meraih penghargaan pada peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) ke-59, yang dirangkai dengan Gebyar Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) bertemakan ‘Kesalehan Literasi Digital, Membangun Peradaban’ di Jakarta, yang digelar pada Kamis hingga Jumat (26/09/2025) tadi.

Penghargaan itu, diterima langsung Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Muhammad Ghozali, dari Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Tatang Muttaqin.

Keberhasilan dan prestasi jajaran Dinas Pendidikan, itu mendapat pujian dari Bupati Jember, Muhammad Fawait. Mantan legislator yang akrab dipanggil Gus Fawait, itu menyebut capaian ini sebagai buah kerja kolektif.

“Alhamdulillah, penghargaan ini bukti bahwa jika kita fokus kerja, kerja dan kerja sesuai arahan Presiden. Insyaallah, kita akan terus berkomitmen memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas SDM demi masa depan Jember yang lebih baik,” katanya, di sela kegiatan Bunga Desaku, Jumat (26/09/2025) tadi.

Baca juga :

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini telah terjadi penurunan angka putus sekolah secara signifikan. Jika dibandingkan dengan 3 tahun lalu, saat ini menurut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Hadi Mulyono, terjadi percepatan yang luar biasa.

“Dua hingga tiga tahun lalu, Dapodik dan EMIS mencatat 42 ribu anak putus sekolah. Setelah verifikasi ulang bersama mahasiswa KKN, angka itu menurun signifikan jadi 22 ribu,” ujarnya.

Dengan capaian tersebut, membuat Jember menjadi salah satu dari 4 daerah di Indonesia, yang mendapat apresiasi. Bahkan, dinas setempat telah membuat program strategis untuk menopang, mulai dari penguatan pendidikan vokasi, verifikasi data berbasis mahasiswa KKN, hingga perluasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari 14 menjadi 28 lembaga.

“Upaya ini adalah langkah bersama. Bukan semata karena jumlahnya menurun, tetapi karena percepatan penanganan yang terukur, sesuai data resmi BPS. Itulah yang dinilai pemerintah pusat sebagai dedikasi nyata Jember,” imbuh Hadi.

Tidak sekedar mengejar penghargaan, masih banyak tugas yang harus diselesaikan pemerintah setempat untuk menyelesaikan persoalan pendidikan. Salah satunya, angka anak tidak sekolah masih relatif tinggi.

Pemkab Jember telah menyiapkan langkah lanjutan, antara lain memperluas program pendidikan kecakapan bagi masyarakat, menambah beasiswa, hingga memperkuat jalur pendidikan non formal. “Kami berkomitmen memastikan setiap anak di Jember mendapat hak pendidikan, karena masa depan daerah ini ditentukan oleh kualitas pendidikan hari ini,” imbuhnya. (kom/rio/gie)