Terima Aduan Pungli Dunia Pendidikan di Kediri, Mas Dhito Ajak Masyarakat Berantas dan Laporkan

Memontum Kediri – Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, kembali mengajak masyarakat untuk memberantas pungutan liar (Pungli) di Kabupaten Kediri. Melalui story instagram pribadinya @dhitopramono, bupati yang akrab disapa Mas Dhito, ini menyebut bahwa dirinya telah mendapatkan banyak aduan mengenai Pungli.

“Saya sudah menerima banyaknya aduan pungli,” tulisnya pada Jumat (04/08/2023) tadi.

Dari aduan yang masuk, kata Mas Dhito, pihaknya terus berupaya untuk mencari pihak-pihak yang tak bertanggung jawab itu. Dalam postingannya, Mas Dhito juga mengatakan dengan tegas bahwa cepat atau lambat, pelaku Pungli itu akan segera diketemukan.

“Wahai njenengan yang melakukan Pungli, sadarlah cepat atau lambat pasti saya akan tahu,” tegasnya.

Unggahan orang nomor satu di Kabupaten Kediri, itu juga menyebutkan bahwa laporan Pungli itu terjadi di level sekolah menengah atas (SMA). Untuk itu, pihaknya tengah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi guna menindak tegas Pungli di dunia pendidikan.

Baca juga:

• Miliki Dua Kecamatan Penopang Produksi Cabai, Dispangtan Kota Malang Berharap Mampu Bantu Tekan Inflasi
• Laka Beruntun Libatkan Tiga Kendaraan di Jalan Nasional Trenggalek-Tulungagung, Satu Orang Meninggal
• Pemkab Lamongan untuk Kali Keenam Raih Predikat A SAKIP
• Kota Batu Siapkan Dua Rumah Sakit untuk Antisipasi Caleg Alami Depresi
• IPM Naik di Angka 1,20 Persen, Kota Batu Targetkan Status Sangat Tinggi di IPM Tahun 2024

Bupati muda berusia 31 tahun, itu juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan segala bentuk Pungli dengan membubuhkan fitur pertanyaan di instagram. “DM bukti chat atau bukti trf (transfer) Pungli ya? Suwun,” tulisnya di fitur itu.

Sebagaimana diketahui, Mas Dhito dikenal sebagai bupati muda yang tegas. Bahkan sejak awal menjabat, dirinya sudah melakukan sidak praktik parkir liar di depan Kantor Dispendukcapil Kabupaten Kediri.

Selain itu, pihaknya juga pernah menentang tegas bentuk jual beli jabatan saat digelarnya seleksi perangkat desa pada Desember 2021 lalu. (kom/pan/sit)