Tim Pokja Lapas Surabaya dan Sidoarjo Presentasi Perkembangan ZI ke Staf Ahli Menkumham

Memontum Sidoarjo – Sebagai UPT yang masuk kategori Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), progres pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM di Lapas Surabaya dan Lapas Sidoarjo dievaluasi Senin (22/7/2019). Kedua tim pokja memaparkan progres pembangunan ZI kepada Staf Ahli Menkumham Bidang Politik dan Keamanan, Y Ambeg Paramarta.

Evaluasi kinerja pembangunan ZI ini sekaligus penguatan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Lapas Kelas I Surabaya di Porong. Kakanwil Kemenkumham Jatim, Susy Susilawati, Kadivpas Pargiyono dan Kadiv Yankumham Hajerati hadir. Sedangkan Kalapas Porong Suharman dan Kalapas Sidoarjo Muhammad Sussani memimpin jajarannya.

Susy Susilawati mengatakan berbagai persiapan dilakukan menyambut ZI. Termasuk dalam melakukan pembinaan dengan memastikan secara langsung pelaksanaan di lapangan. Pihaknya bersyukur dengan hadirnya tim dari pusat untuk melakukan pembenahan dan evaluasi kinerja pembangunan ZI di dua lapas itu. “Karena pasti ada yang kurang, kami mohon diingatkan sebelum ada penilaian dari tim kemenPAN-RB,” pintahnya.

Kalapas Surabaya, Suharman mengaku pihaknya tidak main-main dalam membagun ZI untuk meraih predikat WBK/WBBK. Salah satu langkahnya dengan membuat 2 pokja tambahan. “Selain 6 tim pokja, kami juga membentuk tim pokja monitoring penilaian IPK dan penilaian IKM,” tegasnya.

Sedangkan Kalaspas Sidoarjo, Muhammad Susanni mengungkapkan berbagai proyek perubahan dilaksanakan. Salah satunya dengan meningkatkan pelayanan berbasis IT dan membuat radio internal Lapas. Hal ini berjalan beriringan dengan mengembalikan fungsi pelayanan publik di Lapas Delta.

“Dengan program itu, kami berharap ada masukan terkait apa yang kurang dari apa yang kami lakukan selama ini,” katanya.

Sementara Staf Ahli Menkumham Bidang Politik dan Keamanan, Y Ambeg Paramarta menegaskan pembangunan ZI bagian dari Reformasi Birokrasi sejak 2004. Menurutnya, sebenarnya bukan hal yang baru. Untuk itu, pihaknya meminta agar pembangunan ZI dilaksanakan serentak. Menurutnya, untuk meraih WBK/ WBBM tidak bisa dibuat sendirian. Tidak bisa pakai sistem pilot project.

“Semuanya harus terlibat. Agar tidak ada iri hati. Pekerjaan membangun ZI bukan pekerjaan satu orang. Bukan one man show. Semua harus dilibatkan,” ungkapnya.

Selain itu, Ambeg menilai pembangunan ZI tidak dilakukan hanya sekaki. Tetapi harus terus-menerus. Salah satu kunci keberhasilan WBK dapat diukur melalui evaluasi SOP layanan publik seperti kunjungan, PB, CB dan CMB. Selain itu, dengan adanya survey kepuasan layanan yang mudah diakses. Karena IPK dan IKM mekanisme untuk mengukur akuntabilitas instansi publik.

“Tidak hanya diakses secara fisik. Tapi kebebasan untuk memberikan feedback. Termasuk evaluasi teknis pelaksanaan pembangunan ZI. Termasuk meninjau perbaikan sarana dan pra sarana yang ada. Serta tim internal malekukan survei kepuasan kepada stakeholder baik kepada pegawai, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) maupun pengunjung,” tandasnya. (Wan/yan)