Tindaklanjuti LKPJ APBD 2020, Komisi I DPRD Trenggalek Panggil OPD Mitra

Memontum Trenggalek – Dalam rangka menindaklanjuti Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati atas APBD 2020, Komisi IV DPRD Trenggalek panggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerjanya. Pemanggilan ini juga bertujuan untuk mengklarifikasi atas pelaksanaan kegiatan.

Sesuai tupoksi yang membidangi kesejahteraan rakyat Komisi IV meminta penjelasan kepada OPD atas pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, keuangan hingga serapan anggaran.

Baca juga:

• Over Weight, Puluhan Personel Polres Trenggalek Lakukan Program Penurunan Berat Badan
• Lihat Konser Pembuka Jombang Fest 2024, Seorang Perempuan Terkena Ledakan Petasan
• Masa Kampanye Pilkada 2024 Bakal Jadi Perhatian Operasi Zebra Semeru

“Dari hasil klarifikasi, kinerja dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2020 kami rasa cukup baik,” ucap Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Mugiyanto Senin (21/06/2021) pagi.

Dikatakan Obeng sapaan akrabnya, semua persoalan terkait kinerja bisa dikatakan lumayan baik. Meskipun ada beberapa program kegiatan yang kurang dari target namun hanya jumlahnya sedikit sekali.

Selain itu pihaknya juga melakukan klarifikasi atas catatan sesuai hasil temuan LHP BPK, seperti target kinerja, keuangan bahkan serapan anggaran.

“Kami juga memberikan masukan seperti adanya kesalahan perencanaan hingga tidak berjalannya kegiatan, semua pertanyaan dan masukan telah dijawab oleh OPD teknis,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Politisi Partai Demokrat ini, juga ada beberapa kesalahan teknis dalam administrasi ada serta perencanaan. Hingga serapan yang kurang maksimal namun kesalahan itu masih bisa dikatakan normatif.

“Sedangkan untuk kesejahteraan masyarakat yang ada pada Dinsos semua sudah berjalan dan keuangan sudah terserap 100 persen, semua bisa dikatakan masih dalam tahap wajar,” terang Mugiyanto.

Komisi IV berharap, nantinya semua perencanaan bisa sesuai dengan teknis dan pelaksanaan yang ada. “Harapan kedepan kami meminta semakin baik dalam perencanaan dan pelaksanaan, kesalahan perencanaan dan tatanan teknis harus dihindari,” pungkasnya. (mil/syn)