Ungkap Permainan Dana RTLH, DPRD Bondowoso Bentuk Pansus

Memontum Bondowoso – DPRD Bondowoso Jawa Timur (Jatim) rupanya tidak main-main menanggapi laporan kasus dugaan adanya permainan dana program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) 2019 dari masyarakat dan masyarakat kurang mampu penerima program ini.

Terbukti, DPRD langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menelusuri dan mengungkap dugaan permainan dana RTLH tahun ini yang digelontorkan Pemkab Bondowoso sebesar Rp 17,5 juta melalui rekening setiap masyarakat kurang mampu penerima program ini.

Wakil Ketua DPRD Bondowoso, H. Andi Hermanto usai rapat paripurna di Gedung DPRD setempat, kemarin (17/7/2019) membenarkan, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD membentuk Pansus untuk menelusuri dan mengungkap dugaan permainan dana RTLH 2019.

”Benar rapat Banmus DPRD sudah memutuskan membentuk Pansus. Dan, Pansus ini juga sudah disepakati DPRD usai rapat paripurna penandatangan persetujuan Pemkab bersama DPRD tentang Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Bondowoso 2020,” kata Andi.

Namun, politisi PDI-P Bondowoso, itu mengaku tidak bisa menjelaskan oknum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) dengan pihak ketiga yang diduga bekerjasama melakukan permainan dana RTLH. Karena, Andi tidak ingin mendahului kewenangan anggota Pansus RTLH yang sudah disahkan dalam rapat paripurna kemarin (17/7/2019).

”Untuk mengetahui lebih detil tentang kasus, ini hingga dibentuk Pansus RTLH, silakan konfirmasi pak Ketua DPRD. Karena, beliau mengetahui kasus ini,” ujarnya.

Ketua DPRD Bondowoso, H. Tohari usai rapat paripurna mengatakan, pembentukan Pansus RTLH disepakati menyusul banyak laporan masyarakat dan masyarakat kurang mampu calon penerima program RTLH ke DPRD tentang dugaan permainan dana RTLH. Kemudian, dibahas Komisi III dan dilanjutkan ke Badan Anggaran dan Tim Anggaran.

”Setelah kita telusuri, nampaknya ada mekanisme yang salah fatal dalam perencanaan, pencarian dana, dan pekerjaan RTLH untuk masyarakat kurang mampu ini. Dari situlah DPRD akhirnya sepakat membentuk Pansus RTLH,” katanya.

Mengingat, menurut Tohari, program RTLH merupakan program swakelola murni dengan bantuan dana Pemkab Bondowoso sebesar Rp 17,5 juta untuk masing-masing masyarakat penerima melalui rekening bank. Selain itu, ada fasilitator pendamping yang tuganya mengkomunikasikan dan membimbing masyarakat mengenai cara mengelola dana RTLH tersebut.

”Tapi anehnya, setelah dana Rp 17,5 juta masuk rekening masyarakat penerima, ada oknum minta kembali uang sebesar Rp 15 juta untuk beli bahan bangunan dan sisanya Rp 2,5 juta untuk ongkos tukang kepada penerima. Ini jelas tidak dibenarkan. Oleh karena itu, DPRD sepakat membentuk Pansus untuk mengungkap dugaan permainan dana RTLH ini,” jelasnya.

Karena, menurut Tohari, diakhir masa jabatan anggota DPRD periode 2014-2019, harus kerja cepat menuntaskan semua agenda kegiatan agar tidak sampai berlarut-larut. Terlebih, progra RTLH menjadi program prioritas Pemkab Bondowoso yang tidak hanya dilaksanakan pada 2019 saja.

”Nanti kita lihat hasil kerja Pansus RTLH, seperti apa temuannya. Jika terbukti ada permainan dana RTLH, kita musyawarahkan untuk menentukan rekomendasi DPRD apakah ditindaklanjuti ke ranah hukum atau pembinaan,” ungkapnya.

Program RTLH 2019 di Kota Tape –julukan Kabupaten Bondowoso-, ini menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim). Dalam program, ini sebanyak 352 unit RTLH direnovasi dengan bantuan dana Rp 17,5 juta per rumah masyarakat kurang mampu. Dari 352 unit RTLH, ini 170 unit RTLH dibagi untuk sejumlah kelurahan di Kecamatan Bondowoso. Sisanya untuk RTLH masyarakat kurang mampu di desa di luar Kecamatan Bondowoso. Sedangkan, seluruh RTLH di Bonsdowoso hingga 2019 mencapai 74.382 unit. (ido/yan)