Kota Malang

Wali Kota Malang Siapkan Langkah Strategis Respon Temuan Beras Oplosan

Diterbitkan

-

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. (memontum.com/rsy)

Memontum Kota Malang – Menyikapi adanya temuan beras kemasan yang diduga dioplos dan meresahkan masyarakat, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menegaskan akan menyiapkan langkah strategis dalam merespon temuan itu. Hal itu dilakukan, tidak hanya untuk meredam keresahan sesaat, tetapi juga menjaga stabilitas harga pangan dan melindungi konsumen secara jangka panjang.

Pria yang kerap disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa langkah penanganan itu akan difokuskan melalui forum Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). “Laporan secara informal terkait isu beras premium oplosan ini memang sudah kami terima. Namun, kami tidak ingin bertindak gegabah. Semuanya harus disiapkan dengan matang,” kata Wali Kota Wahyu, Selasa (22/07/2025) tadi.

Ditegaskannya, forum TPID akan segera menggelar Rapat High Level Meeting untuk merumuskan langkah konkret. Dalam forum tersebut, akan dihimpun masukan dari seluruh pemangku kepentingan guna menghasilkan keputusan yang tepat sasaran dan berbasis data.

Baca juga :

Advertisement

“TPID ini tidak hanya beranggotakan OPD teknis seperti Dispangtan dan Diskopindag saja. Tapi juga melibatkan TNI, Polri, Bank Indonesia, BPS hingga Perum Bulog. Tujuannya agar kami mendapatkan gambaran utuh dan valid terkait persoalan yang terjadi,” jelasnya.

Kemudian, dikatakannya bahwa sinergi seluruh elemen menjadi penting dalam menghadapi isu pangan, apalagi jika berkaitan dengan keamanan produk konsumsi masyarakat. Selain untuk menjaga stabilitas harga, juga untuk menegakkan hukum jika ditemukan unsur pelanggaran. Pihaknya akan menunggu hasil pembahasan forum koordinasi sebelum bertindak di lapangan.

“Hasil pertemuan nanti akan menjadi dasar kami dalam bertindak. Saya ingin memahami secara mendalam bagaimana gambaran praktik semacam itu berjalan sebelum mengambil langkah hukum,” tegasnya.

Lebih lanjut, dirinya juga menilai bahwa pendekatan berbasis data dan terukur ini selaras dengan mekanisme evaluasi kinerja TPID yang menjadi standar dari pemerintah pusat. “Intinya, kita ingin memastikan masyarakat tetap aman dan tidak dirugikan. Penanganan isu ini harus dilakukan menyeluruh, bukan sekadar meredam keresahan sesaat,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Advertisement

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker

Refresh Page
Lewat ke baris perkakas