Warga Desa Tugurejo Geruduk Kantor Pemkab Blitar untuk Pertanyakan Kepastian Pembayaran Ganti Untung Lahan JLS

Memontum Blitar – Puluhan warga Desa Tugurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, mendatangi Kantor Pemerintah Kabupten Blitar, Kamis (01/09/2022) tadi. Kedatangan massa, untuk meminta ganti untung lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan Jalur Lintas Selatan (JLS).

Kepala Desa Tugurejo, Supangat, mendampingi warga mengatakan bahwa ada sekitar 84 bidang yang hingga kini belum mendapatkan pembayaran ganti untung. “Dari pertemuan tadi, informasi yang disampaikan pada kami bahwa November akan dicairkan. Namun, kami juga tetap akan mengawal agar pencairan ini dipercepat karena kasihan warga. Apalagi, dahulu janjinya dibayar April,” ujar Supangat.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Diki Cobandono, yang turut menemui warga menyampaikan bahwa proses pencairan harus sesuai mekanisme yang ada. Walau pun, dirinya sendiri enggan merinci mekanisme seperti apa yang belum selesai dari proses ganti untung tersebut.

“Apapun yang terjadi, kalau mekanisme belum dilalui, maka kami tidak berani untuk membayar. Jadi, harus ada mekanisme dan harus selesai. Dan kalau mekanismenya sudah selesai di November, nanti tentu akan dibayarkan,” terang Diki Cobandono.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

Dirinya juga menambahkan, bahwa proses ganti untung tidak semudah seperti jual beli. “Ini tadi minta kepastian kapan dan kami sampaikan bahwa tidak bisa memberi langsung kepastian itu seperti jual beli. Karena, sekali lagi ada mekanismenya,” imbuhnya.

Lebih lanjut Diki menjelaskan, pembebasan tanah sebenarnya sudah selesai semua. Namun dalam proses pembangunan, diperlukan tambahan tanah. “Pembangunan JLS ada beberapa tambahan. Tambahan ini, tentu sudah biasa. Nah, tambahan inilah yang sebenarnya belum terbayar. Kalau pembebasan secara keseluruhan, sebelumnya sudah selesai,” terangnya.

Diki menyebut, luasan lahan untuk tambahan JLS sekitar 3,5 hektare. “Kami akan cek kembali luasnya berapa. Termasuk, harganya berapa dan berapa tanda tangan. Baru kita minta rekomendasi. Dan satu lagi, karena JLS adalah proyek strategis nasional dan pihaknya berharap masyarakat mendukung. Kami yakin ini bisa segera diselesaikan,” ujarnya. (jar/gie)