Warga Desa Tugurejo Geruduk Kantor Pemkab Blitar untuk Pertanyakan Kepastian Pembayaran Ganti Untung Lahan JLS

Memontum Blitar – Puluhan warga Desa Tugurejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, mendatangi Kantor Pemerintah Kabupten Blitar, Kamis (01/09/2022) tadi. Kedatangan massa, untuk meminta ganti untung lahan yang digunakan untuk pembangunan jalan Jalur Lintas Selatan (JLS).

Kepala Desa Tugurejo, Supangat, mendampingi warga mengatakan bahwa ada sekitar 84 bidang yang hingga kini belum mendapatkan pembayaran ganti untung. “Dari pertemuan tadi, informasi yang disampaikan pada kami bahwa November akan dicairkan. Namun, kami juga tetap akan mengawal agar pencairan ini dipercepat karena kasihan warga. Apalagi, dahulu janjinya dibayar April,” ujar Supangat.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Diki Cobandono, yang turut menemui warga menyampaikan bahwa proses pencairan harus sesuai mekanisme yang ada. Walau pun, dirinya sendiri enggan merinci mekanisme seperti apa yang belum selesai dari proses ganti untung tersebut.

“Apapun yang terjadi, kalau mekanisme belum dilalui, maka kami tidak berani untuk membayar. Jadi, harus ada mekanisme dan harus selesai. Dan kalau mekanismenya sudah selesai di November, nanti tentu akan dibayarkan,” terang Diki Cobandono.

Baca juga :

• KPU Kota Malang Susun Persiapan Debat Pertama Paslon Pilkada Kota Malang 26 Oktober
• Perkuat Integritas Kades, Pemkab dan Kejari Probolinggo Gelar Jaksa Jaga Desa
• Presiden dan Wapres Gelar Jamuan Santap Siang bersama Sebelum Purna Tugas bersama Menteri dan Lembaga
• Tingkatkan Pembangunan Fasilitas Olah Raga, Pemkot Malang Susun Desain Olah Raga Daerah
• Resmikan Bandara Dhoho Kediri, Menko Luhut Sebut Bandara Dhoho Proyek Percontohan Pertama Skema KPBU

Dirinya juga menambahkan, bahwa proses ganti untung tidak semudah seperti jual beli. “Ini tadi minta kepastian kapan dan kami sampaikan bahwa tidak bisa memberi langsung kepastian itu seperti jual beli. Karena, sekali lagi ada mekanismenya,” imbuhnya.

Lebih lanjut Diki menjelaskan, pembebasan tanah sebenarnya sudah selesai semua. Namun dalam proses pembangunan, diperlukan tambahan tanah. “Pembangunan JLS ada beberapa tambahan. Tambahan ini, tentu sudah biasa. Nah, tambahan inilah yang sebenarnya belum terbayar. Kalau pembebasan secara keseluruhan, sebelumnya sudah selesai,” terangnya.

Diki menyebut, luasan lahan untuk tambahan JLS sekitar 3,5 hektare. “Kami akan cek kembali luasnya berapa. Termasuk, harganya berapa dan berapa tanda tangan. Baru kita minta rekomendasi. Dan satu lagi, karena JLS adalah proyek strategis nasional dan pihaknya berharap masyarakat mendukung. Kami yakin ini bisa segera diselesaikan,” ujarnya. (jar/gie)