5,3 Juta Balita Terkena Stunting, KSP Minta Kementerian atau Lembaga buat Program Tepat Sasaran dan Berkelanjutan

Memontum Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Brian Sri Prahastuti, mengatakan bahwa program percepatan penurunan stunting (kekerdilan) harus tepat sasaran dan berkelanjutan. Mengingat, jumlah Balita terkena stunting di Indonesia saat ini masih tinggi, yakni sebanyak 5,3 juta Balita.

“Arahan Bapak Presiden sudah jelas, penurunan stunting minimal 3 persen per tahun. Karena itu, Renaksi kementerian atau lembaga bukan kegiatan yang terbatas pada memobilisasi orang dalam bentuk event tertentu saja. Tetapi, harus berupa kegiatan yang berkelanjutan dan hasilnya bisa dirasakan langsung oleh sasaran,” kata Brian di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (14/01/2022).

Menurut Brian, sebenarnya ada banyak kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga untuk percepatan penurunan stunting. Dirinya mencontohkan, perawatan dan pemberian makanan tambahan bagi balita dan ibu hamil yang mengalami gizi buruk, konseling hingga pemberian suplemen vitamin.

“Ini bentuk-bentuk intervensi spesifik,” ujarnya.

Baca juga

• KPU Kota Malang Susun Persiapan Debat Pertama Paslon Pilkada Kota Malang 26 Oktober
• Perkuat Integritas Kades, Pemkab dan Kejari Probolinggo Gelar Jaksa Jaga Desa
• Presiden dan Wapres Gelar Jamuan Santap Siang bersama Sebelum Purna Tugas bersama Menteri dan Lembaga
• Tingkatkan Pembangunan Fasilitas Olah Raga, Pemkot Malang Susun Desain Olah Raga Daerah
• Resmikan Bandara Dhoho Kediri, Menko Luhut Sebut Bandara Dhoho Proyek Percontohan Pertama Skema KPBU

Aspek lain yang juga harus menjadi perhatian, tambahnya, yakni Renaksi dalam bentuk intervensi sensitif. Seperti penyediaan air bersih dan air minum layak, sarana sanitasi, bantuan sosial, hingga pendidikan anak usia dini.

“KSP mengusulkan adanya integrasi data penerima Bansos agar keluarga yang paling tidak sejahtera yang memiliki ibu hamil, baduta dan remaja putri mendapat paket lengkap, yakni PKH, BPNT/kartu sembako, dan KIP untuk mendukung wajib belajar 12 tahun agar tidak terjadi pernikahan di bawah 21 tahun,” ungkap Brian.

Sebelumnya, dalam Rapat Terbatas, Selasa (11/01/2022), Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan bahwa program penurunan stunting dijalankan dengan fokus dan tepat sasaran. Bukan seremonial hanya dengan bagi-bagi makanan tambahan dan gizi yang selalu dilakukan kementerian atau lembaga di akhir tahun.

Presiden juga menginstruksikan, percepatan penurunan stunting dilakukan secara terpadu di bawah Kemenkes dan BKKBN serta dan berbasis Satu Data Indonesia. Dengan demikian target 3 per sen per tahun dalam menurunkan angka kekerdilan pada balita bisa dicapai.

“Kepala Staf Kepresidenan menjadi anggota tim pengarah percepatan penurunan stunting. Karena stunting adalah isu nasional, yang upaya percepatan penurunan angka stungting menjadi prioritas nasional, maka KSP mempunyai tugas mengawalnya,” jelas Brian. (hms/sit)