72.500 Warga Kota Malang Masuk Data Awal Penerima BLTS, Dinsos Masih Lakukan Verifikasi Lapangan

Memontum Kota Malang – Sebanyak 72.500 warga Kota Malang masuk dalam data awal calon penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) dari Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia. Bantuan tersebut, ditujukan bagi masyarakat dalam kategori Desil 1 hingga 4, atau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa saat ini tengah dilakukan ground checking (verifikasi lapangan, red) terhadap data penerima yang diterima dari Kemensos. “Ada program dari pemerintah pusat namanya BLTS. Diperuntukkan bagi masyarakat di Desil 1 sampai 4. Sekarang kami sedang melakukan ground checking data, karena Kota Malang mendapat data sebanyak 72.500 calon penerima KPM dari Kemensos. Namun, jumlah tersebut bisa berubah setelah proses verifikasi selesai,” ujar Donny, Selasa (04/11/2025) tadi.

Dikatakan Donny, bahwa hasil verifikasi bisa menyebabkan jumlah calon penerima berkurang atau bertambah. Karena dalam data awal tersebut, terdapat pula penerima bantuan sosial reguler, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Atensi.

“Kami masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kemensos setelah pelaporan ground checking selesai,” tambahnya.

Baca juga :

Menurut Donny, proses ground checking dilakukan untuk memastikan bahwa penerima bantuan benar-benar memenuhi syarat dan data yang diterima valid. “Sasarannya misalnya ada yang salah alamat, salah satu anggota keluarga ternyata ASN atau TNI/Polri, alamat tidak ditemukan, atau penerima sudah meninggal dunia. Semua sedang kami cek di lapangan,” katanya.

Lebih lanjut Donny menjelaskan, Dinsos diberi waktu lima hari oleh Kemensos untuk menyelesaikan proses pengecekan. Namun karena ada kendala teknis pada sistem aplikasi, masa verifikasi mendapat perpanjangan waktu.

“Sebenarnya batas waktunya 28 Oktober, tapi karena aplikasi sempat bermasalah, jadi ada perpanjangan. Sekarang prosesnya masih berjalan,” ucapnya.

Terkait jadwal pencairan, Donny menyebut bahwa sesuai rencana Kemensos, BLTS akan disalurkan melalui bank Himbara atau kantor pos, dengan jadwal sekitar bulan November 2025. “Kalau rencana awal dari Kemensos, pencairannya bulan Oktober sampai Desember. Nominal bantuannya Rp 900 ribu, dibayarkan sekaligus untuk tiga bulan, masing-masing Rp 300 ribu per bulan,” lanjutnya.

Di akhir, Donny juga menyebutkan bahwa BLTS merupakan salah satu program prioritas nasional dari Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk memperkuat daya beli masyarakat dan menekan inflasi di lapisan ekonomi bawah. “Salah satu yang diinginkan Presiden di awal tahun ini adalah menjaga daya beli masyarakat, khususnya Desil 1 dan 2. Jadi, setelah verifikasi ini selesai, harapannya bantuan bisa segera cair dan dirasakan manfaatnya,” imbuh Donny. (rsy/sit)