Isi Posisi Wabup Pamekasan, Kades Tawarkan Mahar Rp 30 M

Memontum Pamekasan – Teka-teki pengganti Wakil Bupati (Wabup) Pamekasan Raja’e (alm) belum menemui titik terang. Pemicunya, diduga karena pembahasan ‘mahar’ yang masih alot. Konon, ada donatur yang siap dana Rp30 Miliar untuk menggantikan posisi Alm. Raja’e.

Hanya saja, Bupati Pamekasan, Baddrut Tamam, belum mamastikan ‘harga’ yang pas. PP (inisial) konsultan politik yang enggan namanya dipublikasikan menyebutkan ada salah satu kepala desa yang siap mahar Rp30 Miliar untuk menduduki posisi Wabup.

Baca juga:

• Kelanjutan Proyek WTP, Sekda Kota Malang Tegaskan Tunggu Persetujuan Lingkungan
• DPC PKB Trenggalek Kuatkan Konsolidasi Pemenangan Pilgub dan Pilbup 2024
• Pendapatan Pajak Kota Malang Triwulan III Lampaui Target, PBJT Mamin dan BPHTB di Angka Lebih 60 Persen
• Masa Kampanye Pilkada 2024 Bakal Jadi Perhatian Operasi Zebra Semeru
• Sekda Kota Malang Soroti Tingginya ASN Muda yang Tidak Lolos BI Checking di Pengajuan Kredit Perumahan

“Hanya saja Bupati Pamekasan belum membuka harganya berapa. Ada Kades yang siap Rp30 Miliar,” paparnya.

Untuk memastikan tawaran tersebut, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam enggan memberikan penjelasan. Pesan melalui aplikasi Whatsapp tidak direspon politisi dengan jargon Berbaur tersebut.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS Pamekasan mendesak DPRD Pamekasan untuk serius mengawal surat keputusan (SK) Mendagri tentang pemberhentian status Wakil Bupati Raja’e. Sebab hingga kini SK tersebut belum turun.

Ketua DPD PKS Pamekasan Abdullah menilai belum terbitnya SK Pemberhentian dari Kemendagri karena tidak adanya upaya DPRD Pamekasan menindaklanjuti persoalan tersebut. DPRD, kata Abdullah belum memberikan penjelasan soal SK Mendagri tersebut.

“Atas nama DPD PKS Pamekasan kami mendesak agar DPRD segera mengeluarkan SK pemberhentian Wabup Pamekasan, Raja’e. Supaya proses pemilihan secepatnya dilakukan,”

DPD PKS, kata Abah, mengetahui DPRD Pamekasan telah menyusun jadwal pendaftaran pemilih pengganti Wabup pada 31 Maret hingga 9 April 2021. Tapi, belakangan terdengar kabar DPRD menunda pendaftaran Cawabup Pamekasan.

“Setelah kami konfirmasi, DPRD Pamekasan beralasan SK dari Mendagri tentang pemberhentian almarhum Wabup Raja’e belum terbit. Jika SK belum terbit, pemilihan Cawabup belum bisa digelar,” terang Abdullah seusai Rakerda DPD PKS Pamekasan, sebagaimana dilansir Kabarmadura.id

Ketua DPRD Pamekasan, Fathor Rohman, memastikan tidak bisa membuka pendaftaran Cawabup pada April ini. Sebab, SK pemberhentian Wabup Pamekasan dari Mendagri belum keluar.

“Sebelumnya kami berencana proses pendaftaran cawabup ini akan dibuka pada 14 April ini. Dan akan kami buka tiga hari berturut-turut, karena SK pemberhentian almarhum Wabup (Rajae) belum keluar, jadi terpaksa kami tunda,” ujar politisi yang juga ketua panitia pemiliha (Panlih) Wabup Pamekasan itu. (adi/ed2)