Heboh, Penerima BLT di Sumenep Menolak Divaksin

Memontum Sumenep – Sebuah video beredar viral di media sosial dan WhatsApp dengan tampilan ibu-ibu penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) menolak keras untuk dilakukan vaksinasi. Dalam video tersebut terlihat Wakil Bupati (Wabup) Sumenep mewajibkan penerima BLT untuk divaksin.

Hal itu jadi perbincangan para nitizen. Bahwa peristiwa itu dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu pemerhati HAM di Sumenep, Kacong, mengatakan Wabup Sumenep Dewi Khalifah, tidak boleh melakukan pemaksaan untuk suntik vaksin kepada rakyatnya yang sedang mau mengambil BLT di pos. 

Baca Juga:

• Pemkab Sumenep Kemas Pameran Pembangunan Dalam Madura Night Vaganza
• Gunakan Energi Bersih REC, Pemkab Sumenep Nota Kesepahaman dengan PLN
• Cari 15 Orang ABK Kapal Putra Sumber Mas, Basarnas Kerahkan Dua Kapal di Perairan Sumenep

“Nyai Eva, sapaan akrabnya Wabup Sumenep,- seharusnya tidak memaksakan rakyatnya untuk disuntik vaksin, saat mau mengambil batuan tunai di Kantor Pos,” kata Kacong.

Menurut Kacong, Wabup Sumenep seperti Nyai Eva harus benar-benar membuat masyarakat sadar akan kegunaan vaksin tersebut. “tidak melakukan pemaksaan saat momen penerimaan bantuan (BLT),” Ungkapnya.

Dirinya juga menyarankan, jika ini terulang kembali, maka Wakil Bupati Sumenep dinilai sudah melakukan pelanggaran Hak Asasi manusia (HAM).

Sebelumnya dalam video tersebut Sri Agustin warga Desa Pamilokan, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep, enggan dilakukan vaksinasi. “Pokoknya saya tidak mau divaksin, kalau yang lain mau, silahkan!” Ucapnya Kepada Wakil Bupati.

Menurutnya, vaksinasi tersebut tidak boleh dilakukan secara paksa. Pihaknya lebih baik pilih pulang dari pada dilakukan vaksin. “Silahkan kalau yang lain mau. Jika tidak mau, jangan dipaksa. Saya akan pilih pulang jika di paksa disuntik vaksin,” Ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos, Rendi Nofian, mengatakan pihak Kantor Pos tidak mempunyai aturan. Jika penerima Bantuan harus di vaksin terlebih dahulu.

“Kita bukan lembaga yang mewajibkan penerima bantuan harus di vaksin. Namun kita bersinergi terhadap pemerintah Kabupaten Sumenep,” Kata Rendi. (dan/edo/ed2)