Zulkifli Hasan Ingin Pemerintah Prioritaskan Kebutuhan Migor untuk Masyarakat Dalam Negeri

Memontum Kota Malang – Kebijakan pemerintah mengenai pencabutan Harga Eceran Tertinggi (HET), dinilai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, merugikan rakyat. Pasalnya, harga minyak goreng saat ini melambung naik, yakni Rp 24 ribu per liternya.

Dirinya menilai, Indonesia merupakan negara penghasil minyak nomor satu. Sang pencipta juga sudah memberikan tanah yang subur, maka sudah selayaknya jika pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) digunakan untuk kemaslahatan rakyat Indonesia sendiri.

“Kita diberikan tuhan tanah yang subur. Oleh karena itu, kita minta agar harga minyak itu bisa terjangkau untuk rakyat. Inikan tanahnya tanah rakyat, yang dikelola oleh perusahaan besar. Maka, diprioritaskan minyak goreng itu dengan harga terjangkau,” ucap Ketum PAN, saat ditemui di Rumah Dinas Wali Kota Malang, Sabtu (19/03/2022).

Dirinya meminta, agar pemerintah lebih mengedepankan pasokan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri. Jika hal itu sudah mencukupi, maka tak masalah jika kemudian minyak goreng diekspor ke luar negeri.

Baca juga :

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Maka harus diprioritaskan dahulu, untuk kebutuhan dalam negeri. Sisanya, bisa dikirim ke luar negeri, tidak masalah. Kalau memberatkan, maka akan merugikan rakyat kitakan. Cari untung boleh, tapi jangan dirugikan. Maka dari itu, harga harus terjangkau,” lanjutnya.

Selain itu, dirinya juga meminta, agar harga dan ketersediaan kebutuhan pokok tetap terjaga menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Sehingga, masyarakat bisa menjalankan ibadah di Bulan Suci Ramadan dan Idul Fitri dengan tenang.

“Oleh karena itu, gubernurnya harus cekatan menerima perintah. Sehingga harga terjamin, terjangkau, barang ada, dan mudah didapat. Jadi, masyarakat bisa melaksanakan ibadah Ramadan dan Idul Fitri, dengan tenang,” terangnya. (cw2/sit)