UMK Naik 6 Persen, Pemkot Malang Siap Pantau dan Cegah PHK

Memontum Kota Malang – Pemerintah Kota Malang menegaskan komitmennya untuk mengawal implementasi kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 2025 agar tidak memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Apalagi, para pengusaha dan pekerja juga sudah diberikan sosialisasi mengenai kenaikan UMK tersebut.

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan bahwa komunikasi intensif dengan para pemangku juga telah dilakukan. Tentunya itu untuk mencegah dampak negatif dari kenaikan UMK sebesar 6 persen. 

“Kenaikan UMK ini telah melalui pembahasan bersama Dewan Pengupahan yang melibatkan perwakilan pengusaha dan pekerja. Kami sudah duduk bersama dan semuanya sepakat. Dengan langkah ini, mudah-mudahan tidak ada hal yang tidak kita inginkan, termasuk PHK,” kata Pj Wali Kota Iwan, Senin (23/12/2024) tadi.

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota Iwan juga optimis bahwa dengan komunikasi yang baik, kenaikan UMK tidak akan memicu PHK. Dirinya menilai, bahwa pengusaha dan pekerja di Kota Malang memiliki semangat saling mendukung untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis.

Baca juga :

“Pengusaha dan pekerja ini saling membutuhkan. Dengan kebijakan yang sudah disepakati, kami percaya Kota Malang akan tetap kondusif dan produktif,” ujarnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyampaikan bahwa Disnaker PMPTSP Kota Malang akan terus memantau pelaksanaan UMK 2025. Pihaknya juga siap memberikan solusi jika terjadi masalah antara pengusaha dan pekerja. 

“Harapan kami, jangan sampai ada PHK di Kota Malang. Kalau perusahaan tutup atau ada PHK, itu tentu tidak baik bagi kota ini. Saat ini ada 61 ribu lebih pekerja di Kota Malang dan kami berupaya untuk melindungi mereka,” ujar Arif. 

Arif menegaskan bahwa posko pengaduan dan komunikasi aktif dengan Dewan Pengupahan akan menjadi langkah konkret untuk menangani potensi permasalahan. “Kami akan terus memantau, baik dari sisi pengusaha maupun pekerja, agar solusi terbaik bisa ditemukan jika ada kendala,” imbuh Arif. (rsy/sit)