Raker bersama Rumah Sakit dan Dinkes, Ini Catatan Komisi IV DPRD Trenggalek

Memontum Trenggalek – Dalam rangka pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026, Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra, di ruang Komisi IV, Kamis (13/11/2025) tadi. Raker tersebut, menghadirkan dua rumah sakit milik daerah yakni RSUD dr Soedomo dan RSU Panggul serta Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Trenggalek.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek, Sukarudin, mengatakan untuk Dinkes PPKB ada beberapa hal penting yang menjadi catatan. Diantaranya, terkait stunting yang jumlahnya mencapai 2100 anak Balita. Sementara dari jumlah tersebut, membutuhkan anggaran sekitar Rp 2,8 miliar, namun saat ini masih dianggarkan Rp 200 juta.

“Tadi kita minta agar pendapatan di Dinkes PPKB yang tertuang KUA PPAS untuk dinaikan. Tujuannya untuk penanganan anak-anak stunting,” ujarnya.

Dirinya menyebut, jika persoalan stunting tidak diselesaikan atau dikawal maka sangat berpotensi menjadi anak stunting atau menjadi sesuatu yang tidak baik. “Artinya, jangan sampai gara-gara tidak ada anggaran stuntingnya jadi naik. Tentu akan menjadi preseden buruk bagi Kabupaten Trenggalek,” jelas Sukarudin.

Guna mengejar anggaran senilai Rp 2,8 miliar untuk penanganan stunting, Sukarudin meminta Pemkab harus pandai-pandai mengatur keuangan. Dirinya menilai, Pemkab belum menempatkan kasus stunting sebagai prioritas.

Dari hasil evaluasi, sebagian besar anak beresiko stunting masih berada di usia pemulihan. “Sekali lagi, pendapatannya harus dinaikkan di RAPBD 2026 sekarang ini. Karena, kalau hanya berharap dari anggaran lain dalam kondisi dana transfer turun tentu sangat sulit,” tuturnya.

Baca juga :

Sementara itu, untuk RSUD dr Soedomo, dengan melihat kondisi keuangan saat ini, dirinya berharap pendapatannya tidak dibelanjakan untuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). “Istilah kita, harus ada Silpa yang direncanakan, dimana target pendapatan di 2026 nanti kita minta Rp 6 miliar untuk setor ke kas daerah (Kasda). Jadi tidak semua pendapatan dibelanjakan untuk rumah sakit. Harus bersabar untuk kencangkan ikat pinggang dan bersubsidi silang dengan kebutuhan Pemkab,” kata Sukarudin.

Politisi PKB itu menegaskan, jika beberapa waktu yang lalu ada dana segar dari pinjaman untuk RSUD dr Soedomo. “Sekarang saat berbagi. Kalau hanya Rp 6 miliar kan tidak terlalu besar,” imbuhnya.

Ditambahkannya, ada beberapa cara untuk subsidi silang tersebut. Misalnya sesuai perencanaan pendapatan di RSUD Rp 151 miliar, maka sesuai aturan maka Rencana Bisnis Anggaran (RBA) nya juga harus Rp 151 miliar.

Sedangkan untuk Rumah Sakit Panggul, sambungnya, Komisi IV sengaja tidak minta Silpa, karena masih banyak fasilitas yang harus dibenahi, seperti penambahan SDM dan lain-lain. “Target pendapatan Rumah Sakit Panggul pada 2026, Rp 10 miliar dari tahun sebelumnya Rp 6 miliar,” jelasnya.

Dirinya juga menyinggung terkait pelayanan di RSUD dr Soedomo, yaitu pelayanan eksekutif khusus untuk dokter spesialis mulai Januari tahun depan sudah melakukan MoU dengan BPJS. “Maka bagi masyarakat Trenggalek yang ingin mendapatkan pelayanan rawat jalan dokter spesialis, mari kita manfaatkan rumah sakit sendiri, tidak perlu ke Tulungagung,” tambahnya. (mil/gie)