DPRD Kota Malang Dorong Pemkot Perkuat Regulasi dan Tata Kelola Becak Listrik

Memontum Kota Malang – Penyaluran bantuan becak listrik di Kota Malang, mendapat apresiasi dari DPRD Kota Malang. Bahkan seiring telah diberikannya bantuan, DPRD pun berharap agar Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memberikan peran besar dalam menata keberadaan becak listrik agar tidak menimbulkan persoalan baru di perkotaan.

Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menyebut bahwa program bantuan becak listrik dari pemerintah pusat merupakan langkah positif dalam upaya pengentasan kemiskinan, khususnya bagi para tukang becak. Karenanya, Pemkot Malang harus segera menyiapkan regulasi dan tata kelola yang matang.

“Bantuan becak listrik kami apresiasi, karena ini bantuan dari Presiden dan tujuannya membantu mengentaskan kemiskinan. Tapi, agar seiring dengan perkembangan kota dan perencanaan pembangunan, penataannya sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” ujar Trio, Sabtu (24/01/2026) tadi.

Menurutnya, tanpa pengaturan yang jelas, adanya becak listrik berpotensi menimbulkan dampak terhadap kepadatan lalu lintas. Apalagi, sebelumnya keberadaan becak konvensional sempat berkurang drastis di Kota Malang dan kini kembali muncul dengan teknologi baru.

“Kalau nanti jumlahnya bertambah, tentu akan berdampak pada lalu lintas. Karena itu, Pemkot harus menyiapkan skema penataan sejak awal, termasuk jalur operasional dan titik mangkalnya,” jelasnya.

Baca juga :

Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya peran Pemkot dalam aspek keselamatan. Menurut Trio, becak listrik memiliki karakter berbeda dengan becak konvensional, baik dari sisi kecepatan maupun suara kendaraan yang nyaris tidak terdengar.

“Pengemudinya perlu mendapatkan pelatihan berkala. Ini tugas pemerintah untuk melakukan pembinaan, agar tidak menimbulkan risiko kecelakaan di jalan,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Trio juga menyoroti kebutuhan infrastruktur pendukung yang harus disiapkan Pemkot Malang, terutama fasilitas pengisian daya baterai becak listrik. Dirinya menyebut, penyediaan stasiun pengisian dapat dilakukan melalui kerja sama dengan PLN atau pihak terkait lainnya.

“Pengemudi pasti berharap, ada fasilitas pengisian daya yang jelas. Pemerintah bisa memfasilitasi titik-titik pengisian, sekaligus perawatan kendaraannya,” tambahnya.

Lebih lanjut DPRD juga mendorong, agar Pemkot Malang untuk mengatur becak listrik berbasis zona atau klaster, terlebih jika jumlahnya terus bertambah hingga ratusan unit. Selain itu, pengaturan tarif juga dinilai penting, terutama jika becak listrik diarahkan sebagai bagian dari transportasi wisata.

“Kami berharap becak listrik bisa mendukung pariwisata Kota Malang, misalnya di kawasan Alun-alun. Tapi tarifnya harus diatur supaya tidak merugikan citra kota,” imbuh Trio. (rsy/sit)