Raperda Tentang Penanaman Modal, Soekarwo Minta Kepastian dan Perlindungan Hukum

Memontum Surabaya—–Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo menghadiri rapat paripurna Masa Persidangan I Tahun 2019, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim, Jalan Indrapura Surabaya, Senin (21/1/2019). Dalam sambutannya Soekarwo mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisatif DPRD Jatim tentang Penanaman Modal merupakan bukti nyata jaminan pemerintah (government guarantee) kepada para investor.

Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini menambahkan, hal itu sekaligus sebagai upaya memantapkan posisi provinsi yang dipimpinnya sebagai rangking pertama dalam kemudahan berbisnis (ease of doing business) di Indonesia.

“Diperlukan pengaturan hukum yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para penyelenggara penanaman modal, agar penyelenggaraan penanaman modal dapat berjalan efektif dan efisien, serta guna menarik minat investor,” ujar Pakde Karwo.

Ia menjelaskan, diusulkannya Raperda ini dimaksudkan untuk menggantikan Perda sebelumnya, yakni No. 12 Tahun 2013. Karena menurutnya, materi muatan Perda tersebut sudah tak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan juga untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal.

Karena itu, Pakde Karwo berharap Raperda ini dapat memperbaiki iklim penanaman modal yang bukan saja bermanfaat bagi perusahaan-perusahaan, tetapi juga bagi masyarakat.

“Penamaman modal menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional,” tandasnya.

Menurutnya, penyelenggaraan penanaman modal yang berkualitas akan mendorong iklim usaha yang kondusif untuk penguatan daya saing perekonomian di Jatim. Selain itu,0 hal ini juga dapat mempercepat peningkatan penanaman modal itu sendiri.

“Dengan ini juga dapat menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan,” ungkap politisi Partai Demokrat tersebut. (sur/ano/yan)