Respon Gubernur Baru, Politisi PKB Harapkan Malang Berdampak Lebih Baik

Memontum Kota Malang—-Layanan kesehatan publik khususnya BPJS Kesehatan masih sangat memprihatinkan di wilayah Malang Raya. Berdasarkan data BPJS Kesehatan Malang pada bulan Juni 2018 menunjukan, sebanyak 52 persen dari kurang lebih 4 juta warga Malang belum tercover BPJS Kesehatan. Dari 52 persen tersebut, 1 juta diantaranya berasal dari Kabupaten Malang.

Menanggapi hal itu, Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, Ali Ahmad, menyampaikan, belum tercovernya jutaan masyarakat khususnya di Kabupaten Malang disebabkan karena minimnya anggaran yang dimiliki BPJS Kesehatan. “Contohnya di Kabupaten Malang, anggaran BPJS Kesehatan itu sekitar Rp 59 miliar, ini masih kurang. Karena sebagian warga miskin belum tercover,” ungkap Gus Ali, sapaan akrab politisi PKB kepada Memo X, ditemui di salah satu rumah makan di Kota Malang bersama politisi PKB lainnya, Selasa (12/2/2019) malam.

Selain anggaran yang minim, masalah administrasi juga menjadi tantangan tersendiri. Sebab, lanjut Ali Ahmad, warga miskin di Kabupaten Malang masih banyak yang belum memiliki e-KTP maupun KK, sehingga ditengarai menjadi satu satu penyebab masih banyaknya warga yang belum bergabung menjadi peserta BPJS kesehatan. “Masih banyak yang belum punya e-KTP, sehingga kesulitan untuk dibuat SKTM (surat keterangan tidak mampu, red),” jelas pria yang pernah mengenyam dunia pesantren selama 11 tahun ini.

Dibawah kepemimpinan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, harapannya anggaran kesehatan untuk Kabupaten Malang dapat ditingkatkan, sekaligus pendataan data penduduk lebih gencar dilakukan hingga ke pelosok. “Akhirnya kita tahu, siapa yang harus dilayani. Tapi harus punya data masyarakat secara lengkap,” tambah Gus Ali.

Pengusaha properti ini menambahkan, permasalahan lain terkait pendidikan juga menjadi perhatiannya. Sebab berdasarkan UU, porsi dana pendidikan seharusnya 20 persen APBD, namun aplikasinya diduga kurang. “Saat ini BOSDA berkembang untuk SD dan MI, dengan pagu hingga Rp 80 milyar. Dulu kan hanya SD saja. Jika ini ditangani dengan baik, kemungkinan ditargetkan bisa mengcover hingga SMP/MTs. Regulasinya harus diatur ulang, karena beberapa pos dirasa minus,” jelas pria yang ditengarai maju dalam Pileg DPR RI ini.

Selain itu, terkait kesepakatan tiga kepala daerah sepakat membangun Malang Raya, yang diawali kesepakatan bandara nasional, Gus Ali cukup apresiatif. “Terlebih dengan gubernur yang baru dari PKB yang sering ke Malang ini, harapannya dapat mengakomodasi permasalahan kemacetan di Malang Raya. Terkait infrastruktur jalan, anggota dewan pusat perlu mengawal tambahan DAK, khususnya untuk mengcover wilayah Kabupaten, dan Malang Raya secara keseluruhan. Memang masih banyak kendala, tapi harapannya perlahan tapi pasti,” tandas Gus Ali Ahmad. (adn/yan)