Sosialisasi Empat Pilar MPR RI Guna Pendalaman Pemahaman Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika

Memontum-Malang–Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Ahmad Basarah menggelar sosialisasi Empat Pilar MPR RI sebagai upaya untuk menambah wawasan dan membuka pengetahuan masyarakat agar dapat memahami hal-hal yang menyangkut tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika yang mendalam, lengkap dan utuh, Senin (11/3) siang di Pendopo Agung Jalan Agus Salim Kota Malang.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Malang HM Sanusi menyampaikan, dengan adanya kegiatan Sosialisasi Empat Pilar yang memuat Ketetapan MPR, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika ini diharapkan dapat memberikan pendidikan kewarganegaraan guna menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam mengemban tugas mulia sebagai warga negara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.

“Kegiatan ini sangat penting, karena nilai-nilai empat pilar kebangsaan perlu diketahui oleh masyarakat luas,” ungkapnya.

Untuk itu, lanjut Sanusi, guna meminimalisir adanya konflik dan menjaga situasi kondusif, meski ada segelintir konflik tetapi tidak sampai mengarah pada perpecahan, maka sosialisasi ini sangatlah penting, karena Kabupaten Malang merupakan Kabupaten yang mempunyai kemajemukan yang cukup tinggi.

“Maka, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut,  perlu adanya sosialisasi ini guna memahami dan menghayati nilai-nilai kebangsaan, kemajemukan dan keberagaman bangsa Indonesia. Sebab, nilai-nilai tersebut dapat mensukseskan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah,” jelasnya

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menyampaikan, kegiatan sosialisasi empat pilar MPR RI saat ini semakin luntur. Oleh sebab itu, sebagai anggota MPR RI sudah menjadi tugasnya dalam mengingatkan hal tersebut kepada masyarakat.

“Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk mengingatkan pada masyarakat supaya sadar akan pentingnya tentang empat pilar ini,” jelasnya.

Selain itu, tegas Basarah, untuk pemerataan pembangunan, Pemerintah pusat telah mengucurkan anggaran dari APBN yang dialokasikan untuk dana desa (DD) guna percepatan pembangunan di desa.

“Dana Desa ini merupakan salah satu wujud dari empat pilar. Dimana, sesuai dengan sila ke-5 Pancasila, ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia’ dan amanah dari pembukaan UUD 1945 serta NKRI,” pungkasnya. (sur/oso)