Politik
Ansor Tidak Boleh Dibawa ke Ranah Politik Secara Tak Beradab
Memontum Malang – Hadirnya sejumlah orang beratribut Banser yang mengawal HM Sanusi ikut rapat di kantor DPC PDIP Kabupaten Malang, Rabu (4/3/2020) sore, memancing reaksi sejumlah tokoh NU dan PKB.
Kehadiran Ormas banom NU di PDI-P ini dianggap sudah melenceng dari marwah lembaga Banser dan NU Kabupaten Malang yang tidak memihak calon manapun.
“Ini tidak bisa dibenarkan. Kami sangat kecewa apabila lembaga Ansor dan Banser dibawa ke ranah politik secara tak beradab,” tegas H Mujib Idris, Instruktur Nasional Banser Kabupaten Malang, Kamis (5/3/2020) siang.
Dikatakan Mujib, melihat riuhnya pemberitaan jika Banser menjadi pengawal HM Sanusi yang kini menjadi anggota PDIP, sudah mencederai nama lembaga.
“Jangan memakai platform Banser apabila hanya untuk memenuhi sahwat politiknya. Kalau memang ingin membantu secara pribadi, silahkan melepas platform Banser dan Ansor,” terang Mujib, Mantan Komandan Provos Banser Jawa Timur ini.
Dimata Mujib Idris, memakai uniform (seragam) Banser tidak pada tempatnya bisa dikeluarkan dan dicabut keanggotaannya dari Banser.
“Silahkan berpolitik secara pribadi Tapi jangan bawa-bawa nama NU, Banser, Ansor. Jangan membawa uniform Banser. Tolong ini dijaga. Silahkan keluar, kami akan lapor masalah ini dan bisa kita cabut keanggotaannya,” ujarnya.
Disinggung, apabila kedatangan Banser atas perintah Ketua Ansor Kabupaten Malang?
“Pengurus Ansor harus menyadari, kalau mendukung salah satu pihak ya silahkan mundur dari Ansor. Silahkan keluar, kalau cuma cari kekayaan dunia saja dan bukan demi martabat Ansor mundur saja. Karena Ansor dan Banser ini ada AD/ART nya. Jangan pakai uniform Banser. Silahkan minta pengawalan secara pribadi ke calon yang didukung,” pungkasnya. (sur/oso )