Bagian Perekonomian dan Kantor Bea Cukai Kediri Gelar Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal

Memontum Jombang – Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, menuntaskan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang cukai dan kampanye gempur rokok ilegal di 21 kecamatan Se-Kabupaten Jombang. Forkopimcam dan tiga Pilar Desa dari Kecamatan Mojowarno, Bareng dan Wonosalam, menjadi peserta sosialisasi ketentuan di bidang cukai yang dilaksanakan bertahap oleh Pemkab Jombang.

Sosialisasi berupa pemberian pemahaman kepada unsur pemerintah desa tersebut, digelar oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang dan bertempat di Kampoeng Djawi, Kecamatan Wonosalam, Rabu (24/11/2021).

Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Aminatur Rokhiyah, dalam laporanya memaparkan bahwa kegiatan ini bermaksud untuk memberikan pemahaman kepada peserta sosialisasi terkait penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), serta ajakan untuk memerangi peredaran rokok ilegal. “Tujuan kegiatan ini adalah dalam rangka pencegahan peredaran produk tembakau ilegal atau tidak bercukai. Sehingga, berdampak mengurangi pendapatan cukai dari hasil tembakau dan menginformasikan kepada masyarakat Kabupaten Jombang, terkait penggunaan DBHCHT,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini, tambahnya, selama ini telah dilakukan Pemkab Jombang, secara bertahap sebanyak 7 kali untuk 21 kecamatan di Jombang. “Setiap kegiatan melibatkan tiga kecamatan, karena harus tetap melaksanakan Protokol Keshetan walaupun PPKM Kabupaten Jombang berada di Level 1,” imbuhnya.

Baca juga :

• Soroti Prodamas, Calon Wali Kota Kediri Bunda Fey Sebut Program Kesejahteraan Masyarakat Harus Lanjut
• Tingkatkan Nilai Keislaman Pelajar, Pemkab Banyuwangi Kembali Gelar FAS
• Kunjungi Kelurahan Manisrenggo, Bunda Fey juga Beri Perhatian Khusus untuk Penyandang Disabilitas
• Datangi Pasar Oro-Oro Dowo, Abah Anton-Dimyati Disambut Yel-Yel Menang Total
• Pj Wali Kota Malang Dukung Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Petugas Pilkada 2024

Pemahaman materi sosialisasi juga dipaparkan oleh Wakil Bupati Jombang, Sumrambah, yang berkesempatan menjadi nara sumber. Sumrambah mengatakan, bahwa pungutan cukai produk tembakau menjadi salah satu pendapatan negara yang cukup besar.

“Tahun kemarin, kisaran Rp 170 triliun berasal dari cukai rokok. Sementara pendapatan negara kita (keseluruhan) sekitar Rp 1.100 triliun. Jadi, 14 persen pendapatan negara kita ditopang oleh namanya cukai rokok,” jelas Sumrambah.

Kabupaten Jombang sendiri menurutnya, selama ini telah menyumbang pendapatan dari cukai rokok sekitar Rp 170 miliar. Maka dari itu, Sumrambah mengajak kepada peserta sosialisasi untuk terus mengawasi dan menindak jika ditemukan peredaran rokok ilegal. Karena, hal tersebut dapat merugikan negara.

“Untuk menyelamatkan pendapatan negara, kita harus bersama-sama Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, untuk mempersempit peredaran rokok ilegal. Agar pemasukan negara tidak hilang karena rokok ilegal,” tegasnya.

Senada dengan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri, Sunaryo, mengatakan bahwa 13 persen pendapatan negara berasal dari cukai rokok. 13 persen dari APBN dan itu tertinggi di ASEAN, bahkan dunia, di tempat (negara) lain cukai paling banter 5 persen dari APBN, makanya kita harus bersama-sama jangan sampai rokok ilegal itu memarak. Semakin optimal pungutan cukai, maka semakin bisa menambah kesejahteraan masyarakat,” paparnya. (azl/sit)