Bupati Salwa Ajak Wartawan Tangkal Hoax

Memontum Bondowoso – Dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2021 dan HUT ke-75 PWI, Bupati Bondowoso, Salwa Arifin, berharap kepada wartawan turut serta dalam menangkal berita hoax yang semakin banyak dan mudah mempengaruhi masyarakat.

“Saya harap wartawan bisa memberikan informasi yang akurat agar masyarakat tidak mudah dipengaruhi oleh orang-orang tak bertanggung jawab,” katanya usai melakukan bakti sosial bersama PWI Bondowoso di Desa Banyuwuluh, Rabu (11/03).

Dalam bersinergi yang baik, kata Bupati Salwa, dengan pemerintah diharapkan dalam menyuguhkan pemberitaan yang mendidik dan membangun kepada masyarakat.

Baca Juga:

• Rumah Sakit Tipe C Dua Lantai Bakal Berdiri di Bondowoso
• Webinar Literasi Digital di Bondowoso, Kemenkominfo Bahas Dasar Keamanan Akun Media Sosial
• Pj Bupati Bondowoso Tinjau Penyaluran Bantuan Pupuk NPK di Kelurahan Curahdami

“Saya mohon untuk mendidik masyarakat lewat tulisan. Peran wartawan sangat dibutuhkan untuk memfirlter informasi, mengedukasi masyarakat,” pintanya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dwi Wahyudi, menambahkan, pihaknya berharap pemberitaan yang dilayangkan kepada masyarakat benar-benar telah memenuhi kaedah jurnalistik dan keberimbangan. Tentu agar informasi yang diterima tidak ambigu.

“Dalam artian berita Konstruktif dan berimbang. Termasuk untuk mengantisipasi dan menangkal berita hoax seperti kata Bupati,” terangnya.

Dwi juga mengungkapkan, berpartisipasinya Bupati Bondowoso dalam salah-satu rangkaian HPN dan HUT ke-75 PWI merupakan bentuk apresiasi kepada insan pers.

“Dengan perhatian dari Bupati yang alhamdulillah secara pribadi bisa hadir untuk menemani insan pers dalam kegiatan ini,” ungkapnya.

Dwi Wahyudi berharap kepada insan pers dapat meningkatkan kerja sama yang baik dengan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan positif yang diberikan kepada masyarakat. ”Tentu menyambut baik kerjasamanya dengan insan pers perlu ditingkatkan lagi,” inginnya. Selain itu, menurut Dwi, pemerintah daerah tetap memberikan keleluasaan dan tidak melarang insan pers untuk terus menjadi mitra kritis pemerintah dalam menyampaikan informasi proses maupun hasil pembangunan. “Ya betul (Dapat memberitakan kritik membangun),” ungkapnya. (dul/ed2)