Pemerintahan
Ciptakan Birokrasi Bersih, Pemkab Bondowoso Siapkan 14 Unit Kerja Zona Integritas
![Ciptakan Birokrasi Bersih, Pemkab Bondowoso Siapkan 14 Unit Kerja Zona Integritas](https://memontum.com/wp-content/uploads/2020/07/Ciptakan-Birokrasi-Bersih-Pemkab-Bondowoso-Siapkan-14-Unit-Kerja-Zona-Integritas.jpg)
Memontum Bondowoso – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso mencanangkan 14 unit kerja sebagai zona integritas.itu bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih dari pungli dan korupsi. Hal ini ditandai dengan penanda tanganan dokumen pencanangan zona integritas yang dilakukan oleh Bupati Bondowoso, Salwa Arifin, bersama perwakilan unit kerja, di Pendopo Bupati, Selasa (7/7/2020).
Dari data yang berhasil dihimpun ,14 instansi yang dicanangkan jadi zona integritas yakni 4 dicanangkan sejak Tahun 2019. Sementara 10 dicanangkan tahun ini. Adapun OPD yang telah melakukan pencanangan ZI pada tahun 2019 yakni Dispendukcapil, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMPTSP), RSUD Koesnadi dan Puskesmas Kota Kulon.
Sementara sepuluh OPD yang mencanangkan ZI tahun 2020. Yakni BKD, Kecamatan Cermee, Kecamatan Bondowoso, Kecamatan Tegal Ampel, Kecamatan Ijen, Puskesmas Cermee, Puskemas Wonosari, Puskesmas Tamanan, Kelurahan Nangkaan dan Kelurahan Sekarputih.
Hadir dalam acara penandatanganan pencanangan zona integritas (ZI) di Kabupaten Bondowoso kali ini, Wakil Bupati Bondowoso Irwan Bachtiar Rahmat, Sekda Syaifullah dan sejumlah pihak terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Bondowoso, Salwa Arifin mengatakan, bahwa efektivitas zona integritas ini ditentukan komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pegawai di dalamnya.”Jadi bukan hanya pimpinan atau kepala dinas. Tapi semuanya berkomitmen. Membangun soliditas, karena ini merupakan syarat mutlak,” kata Bupati Salwa Arifin.
Sementara bagi perangkat daerah dan unit kerja, yang mengikuti zona integritas tahun 2019 dan tahun ini Bupati meminta, agar bersungguh-sungguh dan serius.
“Yakni dengan melakukan perbaikan dan inovasi layanan. Berkomunikasi dengan segenap pegawai, untuk memberikan pelayanan terbaik. Tanpa Pungli, tanpa gratifikasi. Sehingga bisa dicapai yang namanya WBK (wilayah bebas korupsi),” pungkasnya. (dul/yan)