Deal Politik F-PKB dan 4 Fraksi Dewan Pasuruan, Setujui KUPA-PPAS

Memontum Pasuruan – PKB pemilik 15 kursi DPRD atau pemenang Pileg tahun 2019 di Kabupaten Pasuruan, hanya menempatkan satu kader terbaiknya sebagai Ketua DPRD yakni HM Sudiono Fauzan. Hal ini membuat banyak kalangan bertanya-tanya dan tak biasanya hal tersebut terjadi.

Bahkan salah satu pemerhati sosial-politik yang namanya tak mau disebutkan, memprediksi bahwa Fraksi PKB sepertinya saat ini kalah bargaining dengan empat fraksi yang lain yaitu F-PDIP, F-Gerindra,F-Nasdem dan F-Gabungan. Pada perundingan KUPA-PPASP 2019 dan KUA PPAS 2020.

“Seperti yang diketahui bersama pada pembahasan KUPA-PPAS 2019 tertanggal 19 Agustus 2019, secara terang empat fraksi tersebut diatas menjawab bahwa, “Tidak dapat disepakati untuk diteruskan ke dalam proses selanjutnya, baik pembahasan APBD perubahan 2019 maupun APBD tahun anggaran 2020″.

Ini dapat diperkirakan bahwa jika F-PKB tetap ngotot meminta jatah pimpinan komisi, maka keempat fraksi tersebut akan terus melakukan penolakan pembahasan KUPA-PPAS 2019 dan KUA-PPAS 2020,” ucapnya sembari mewanti-wanti namanya tidak dikorankan.

Mendapati hal tersebut dan coba dikonfirmasikan pada Ketua Fraksi PKB M Yusuf Daniyal, dijawab, “Ada hal yang lebih membawa dampak langsung kemaslahatan masyarakat daripada hanya berkutat pada itu-itu saja. Kami jajaran F-PKB tetap menerima dengan legowo dan berbagi tugas untuk segera mewujudkan program Pasuruan Maslahat. Artinya deal-deal politik di parlemen ini semuanya bertujuan membangun Kabupaten Pasuruan. Jadi prediksi tersebut tidaklah tepat, toh kami tetap mengikuti proses penetapan AKD beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Hal senada juga dilontarkan oleh Andre Wahyudi Wakil Ketua DPRD dari PDIP.

“Berpolitik itu bagaimana kita belajar dinamis dalam parlemen. Kita semua sepakat bahwa tetap akan melakukan kontrol terhadap pengajuan anggaran dari setiap OPD. Intinya seperti yang disampaikan oleh Ketua F-PKB tersebut benar adanya, berbagi tugas untuk segera mewujudkan program Pasuruan Maslahat. Jika tidak ada dinamisasi. antara eksekutif dan legislatif, maka pembangunan Kabupaten Pasuruan akan mandeg dan yang dirugikan adalah seluruh masyarkat, yang ujung-ujungnya masyarakat akan pesimis dengan para wakilnya,”ungkap pria yang juga menjabat asisten manager Persekabpas Pasuruan ini. (hen/yan)