Denda Miliaran Menanti Perampungan Proyek Pengerjaan Jargas Lumajang, selain Pelunasan Gaji Pekerja dan Sopir

Memontum Lumajang – Proyek pengerjaan Jaringan Gas (Jargas) Bumi di Kabupaten Lumajang, tidak hanya terancam mangkrak, akibat buntut dari belum terbayarnya gaji beberapa pekerja dan sopir. Namun, jika mengacu pada keterlambatan pengerjaan proyek, atau target selesainya pengerjaan pada 15 Desember 2022, maka cukup besar penalti yang harus dibayar.

Berdasarkan Perpres 16 Tahun 2018 Pasal 79 ayat 4, sebagaimana diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021, bahwa jika terjadi keterlambatan proyek ada sanksi pengenaan denda yang besarannya 1/1.000 dari nilai kontrak. Sehingga, jika merujuk pada aturan yang ada, diperkirakan denda permil pelaksana proyek Jargas Bumi oleh PT Petronesia Benimel, selaku pelaksana atau pemenang lelang, bisa mencapai sekitar Rp 43 juta per hari. Sementara, jika hingga Selasa (03/01/2023) kemarin, proyek tersebut belum dikerjakan, maka sudah mengalami keterlambatan selama 19 hari. Sehingga, jika proyek Jargas hingga beberapa ke depan tidak bisa terselesaikan, diperkirakan pihak pelaksana bakal menanggung denda permil mencapai milliaran.

Baca Juga :

• Pj Wali Kota Malang Serap Aspirasi Sopir Angkot melalui Program Ngangkut
• PPDB Ditutup, Disdikbud Bengkulu Bantu Distribusikan Pengalihan Sekolah Siswa ke Lokasi Dekat Rumah
• Gelaran Agrowisata Tamansuruh Kebanjiran Wisatawan, Pemkab Banyuwangi Perpanjang Acara
• Maksimalkan TMMD Kodim 0814, Dinas Perkim Jombang Garap Akses Jalan dan Jembatan
• Pendaftaran SIWO PWI Malang Night Run 2024 Dibuka, Berikut Tata Cara dan Link Daftar

Humas Proyek Jargas Lumajang, Fauzan, ketika dikonfirmasi membenarkan jika pengerjaan proyek Jargas di Lumajang, mengalami keterlambatan. Meski demikian, terkait penyesaiannya ada perpanjangan waktu. “Betul, pak. Kontrak kami di perpanjang sampai Maret 2023. Bukan denda, akan tetapi amandemen perpanjangan waktu. Dikarenakan, banyak faktor teknis dan non teknis,” ujarnya kepada Memontum.com.

Disinggung mengenai denda permil yang akan dikenakan, Fauzan mengaku, bahwa dirinya tidak tahu. Itu karena, dirinya belum bertemu dengan pimpinan proyek.

“Untuk denda, saya pribadi belum tahu pasti, apakah kena denda permil atau tidaknya. Karena terkendala satu dan lain hal, pak. Karena kebetulan, saya belum ketemu pimpinan lagi,” imbuhnya.

Sementara itu, Construction Area Superintendent Jargas Kabupaten Lumajang, Indra, juga membenarkan jika proyek Jargas mengalami keterlambatan pekerjaan. Sehingga, pelaksana akan menanggung denda permil. “Betul, secara kontrak. Ya,” katanya singkat.

Sebagaimana diberitakan, hingga Januari ini, proyek pengerjaan Jasgas Lumajang masih belum rampung. Bahkan, beberapa pekerja proyek mengaku belum dibayar, dari pengerjaan yang sudah dikerjakan. Sementara akibat kondisi itu, beberapa pekerja pun akhirnya memilih meninggalkan lokasi proyek pengerjaan. (adi/sit)