Dewan Blejeti Pelayanan dan Laporan Keuangan Dinkes

Memontum, Batu – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu kembali disorot oleh anggota DPRD Kota Batu. Kali ini tentang laporan penggunaan anggaran yang belum disampaikan ke DPRD menjelang perubahaan anggaran keuangan (PAK) yang direncanakan pada 11 Agustus 2020.

Sebelumnya, DPRD menyoroti tentang pelayanan dinkes usai adanya ibu yang melahirkan di kamar mandi. Wakil Komisi C DPRD Kota Batu, Didik Machmud pun mendesak Dinkes untuk segera memberikan laporan penggunaan keuangan. Sehingga bisa mengetahui dan mengukur efektivitas kinerja anggaran.

DPRD berharap ada transparansi terhadap anggaran yang dibelanjakan Dinkes Kota Batu. “Ya karena belum ada laporan secara detail terkait penggunaan anggaran. Padahal PAK sudah mepet waktunya. Biar segera kita bahas,” kata politisi Golkar ini, Kamis (5/8/2020).

Total anggaran dinkes sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) anggaran Dinkes Kota Batu sebanyak Rp 40 M. Setelah PSBB ada penurunan anggaran karena refocusing menjadi Rp 33,792 miliar. Anggaran Rp 33 miliar itu salah satunya bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

Poin yang bakal ditanyakan yaitu penggunaan anggaran shelter. Awal mula, ungkap Didik, Dinkes merencanakan ada tiga shelter di setiap kecamatan, untuk menampung pasien COVID-19. Namun kenyataanya, hanya ada 1 shelter yaitu Hotel Mutiara sebagai tempat rujukan pasien terkonfirmasi positif untuk menjalani isolasi.

“Harusnya Dinkes merevisi laporannya dan menyampaikan ke kami (DPRD.red) bersama kegiatan lainnya. Tapi belum ada laporan. Pasalnya, kalau hanya satu shelter yang digunakan, berarti yang terjadi hanya anggaran di shelter itu saja yang dipakai. Bagaimana pemanfaatan dua shelter lainnya serta anggarannya. Itu yang kami tanyakan,” tegas Didik.

Sesuai data yang diketahui DPRD, Per 4 Agustus 2020, jumlah pasien yang menjalani perawatan di shelter sebanyak tiga orang. Sedangkan yang rumah ada tujuh orang. Sebelumnya dua shelter yang masuk dalam program adalah Asrama Bima Sakti dan Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK).

“Sampai sekarang belum ada pemberitahuan akan dimanfaatkannya dua tempat tersebut untuk merawat pasien,” keluhnya kembali. (lih/man)