Dua Desa Tak Miliki Kantor, Sekda Probolinggo Sarankan Gunakan ADD

Memontum Probolinggo – Dua desa di Kabupaten Probolinggo, yakni Desa Blimbing dan Desa Kali Dandan, Kecamatan Pakuniran, hingga kini masih berstatus belum memiliki kantor desa. Menanggapi kondisi itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo, Ugas Irwanto, berharap agar pengadaan pembangunan kantor desa bisa melalui penyisipan sisa uang dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan bukan dari Dana Desa (DD).

“Sebenarnya, itu bisa menggunakan ADD. Kalau DD, itu tidak bisa digunakan untuk itu pembangunan kantor desa,” terangnya, Rabu (20/09/2023) tadi.

Lebih lanjut Sekda Ugas mengatakan, tim dari pihaknya akan segera bergerak untuk menangani pembangunan kantor desa tersebut. “Ya harus cari jalan keluar secepatnya. Seperti contoh, sekarang penanggulangan kerusakan jalan tim sudah bisa langsung action (terjun langsung ke lapangan). Ini juga nanti biar bisa langsung action, biar cepat terselesaikan. Intinya, keluhan apa pun kami selesaikan,” jelasnya.

Baca juga:

Sementara itu, Kades Blimbing, Buhari, mengatakan bahwa sebelumnya Kantor Desa Blimbing berdiri di lahan milik pribadi masyarakat setempat. Sehingga, tidak bisa lagi digunakan. Saat ini, pihaknya telah menyiapkan lahan untuk kantor desa, namun masih belum memiliki dana.

“Dananya tidak ada, kalau lahannya sudah kami siapkan. Karena, kalau untuk pembangunan, dana yang dibutuhkan sampai Rp 750 jutaan,” ungkapnya.

Selama ini, lanjut Buhari, pelayanan kepada masyarakat di Desa Blimbing, dilakukan pihaknya secara berpindah-pindah. Seperti di rumah Kades sendiri dan musala, setempat. Tentunya, pelayanan seperti itu memang tidaklah efektif.

“Harapannya, tentu ada perhatian dari pemerintah daerah atau pusat. Karena, kondisi ini sebetulnya sudah kami laporkan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Kalidandan, Kusnadi, mengatakan jika tanah yang ditempati saat ini, bukan tanah milik desa. Sehingga, semenjak menjabat sebagai kepala desa, Kusnadi mengaku enggan untuk menempatinya.

“Memang banyak masyarakat yang mengeluh dan selalu mempertanyakan terkait kantor desa yang ada. Makanya kami terus berusaha,” kata Kusnadi. (nun/pix/gie)