Eksekutif dan Legislatif Banyuwangi Sepakat KUA-PPAS 2019

Untuk Kebijakan Umum Anggaran belanja daerah, diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak pada kepentingan publik, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, infrastruktur, program pengentasan kemiskinan, pengurangan angka pengangguran dan perluasan lapangan kerja baru disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan.

“Belanja daerah disusun berdasarkan atas prestasi kerja dan target kinerja,dengan tetap berlandaskan atas pengelolaan keuangan daerah, yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,efisien, ekonomis transparan dan bertanggungjawab, “ ucap politisi Partai Golkar asal kecamatan Gambiran ini.

Sedangkan untuk KUA pembiayaan daerah untuk menjaga kesinambungan kemampuan fiskal daerah, melalui cara peningkatan menejemen pembiayaan dalam rangka akurasi, efektivitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan.

“ Fungsi pembiayaan daerah sebagai penyeimbang antara sisi pendapatan dengan sisi belanja daerah, secara makro menjadi berimbang tidak defisit maupun surplus, “ ucapnya.

Pendapatan daerah dalam KUA-PPAS APBD tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp. 2,156 triliun. Bila dibandingan dengan target pendapatan daerah tahun 2018 terdapat penurunan sebesar Rp. 824 miliar atau 27,66 persen.

Belanja daerah dalam KUA-PPAS APBD Tahun 2019 diproyeksian sebesar Rp. 2,111 triliun, ada penurunan sebesar Rp. 898 miliar atau 29,86 persen. Pembiayaan daerah diproyeksikan sebesar Rp. 45 miliar, yang berasal dari penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp. 20 miliar, sedang pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp. 65 miliar.

Wakil Bupati Banyuwangi, Yusuf Widyatmoko menyambut baik dan menyampaikan terima kasih atas disepakatinya KUA-PPAS, yang akan menjadi landasan penyusunan RAPBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2019. (ras/yan)

Laman: 1 2