Enam Fraksi DPRD Trenggalek Sampaikan Pandangan Umum LKPj Bupati Tahun 2022

Memontum Trenggalek – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2022. Paripurna itu, berlangsung di Graha Paripurna Kantor DPRD Trenggalek.

Dalam paripurna tersebut, terdapat enam fraksi yang menyampaikan pandangan umum di paripurna yang dihadiri Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin. Enam fraksi itu, yakni Fraksi PKB, PDI Perjuangan, Golkar, Demokrat, PKS dan PARI.

“Hari ini kita melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi atas LKPj Bupati Tahun 2022. Ada enam fraksi yang menyampaikan pandangan kali ini,” kata Wakil Ketua DPRD Trenggalek sekaligus pimpinan rapat paripurna, Doding Rahmadi, Rabu (21/06/2023) tadi.

Secara garis besar, pandangan umum yang disampaikan kali ini berisi berbagai saran, tanggapan, masukan dan pertanyaan-pertanyaan kepada Bupati Trenggalek. “Adapun pertanyaan maupun saran yang disampaikan tadi akan dijawab oleh Bupati Trenggalek dalam rapat paripurna selanjutnya yakni pada 27 Juni 2023 mendatang,” imbuhnya.

Baca juga :

Disinggung soal viralnya kegiatan wisuda di sekolah-sekolah mulai tingkat Taman Kanak-kanak (TK), SD, SMP hingga SMA, Politisi PDI-Perjuangan ini berharap agar kegiatan tersebut tidak membebani atau memberatkan para orang tua maupun wali murid. “Boleh melaksanakan, tapi paling tidak sebelumnya dimusyawarahkan terlebih dahulu. Agar, biaya-biaya yang dikeluarkan nantinya tidak memberatkan. Bahkan kalau bisa, malah gratis untuk anggaran bisa melalui sponsor dan lain sebagainya,” kata Doding.

Karena antusias mereka (siswa-siswi, red) ini tinggi untuk kegiatan wisuda sekolah, maka ini tidak bisa serta merta dihilangkan begitu saja. Namun, harus secara perlahan ditiadakan, mengingat sebagian besar orang tua merasa keberatan.

“Misalnya, kegiatan itu dilakukan di area sekolah tanpa harus menyewa gedung maupun hotel yang memakan biaya berlebih,” tegasnya.

Masih terang Doding, kedepannya komisi yang membidangi akan melakukan rapat kerja, menindaklanjuti hal itu. Kalau untuk Pemerintah Daerah sepertinya juga sudah membuat imbauan untuk meniadakan kegiatan wisuda di sekolah-sekolah.

Bupati Mochamad Nur Arifin saat dikonfirmasi seusai rapat dengan singkat menjawab semua fraksi DPRD sangat mengapresiasi Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang diraih selama tujuh kali berturut-turut. “Pokok e, semua fraksi DPRD tadi sangat mengapresiasi opini WTP yang sudah kita raih selama 7 kali berturut-turut. Adapun pertanyaan lain yang disampaikan tadi, mengenai serapan anggaran dan belanja pemerintah daerah. Nanti akan kita jawab di paripurna berikutnya,” ujar Mas Ipin-sapaan akrabnya. (mil/gie)