Fokus Perbaikan Infrastruktur, Wabup Syah Serahkan Nota Ranperda APBD 2026 Trenggalek

Memontum Trenggalek – Wakil Bupati (Wabup) Trenggalek, Syah Natanegara, menyerahkan nota penjelasan Ranperda APBD tahun anggaran 2026 kepada DPRD Trenggalek. Dalam rancangan peraturan daerah (Ranperda) ini, pendapatan diproyeksikan sekitar Rp 1,9 triliun sedangkan belanja sebesar Rp 2 triliun.

Sementara kemungkinannya, akan ada banyak perubahan dalam pembahasan APBD tahun anggaran ini. Mengingat, nominal dana transfer dari pusat belum diketahui. Selain itu, juga ada kabar wacana penambahan oleh pusat ke daerah. Namun, karena telah terjadwalkan untuk penetapan nota penjelasan Ranperda APBD, maka pembahasan APBD Trenggalek digulirkan dengan proyeksi anggaran sesuai KUA dan PPAS yang telah disepakati sebelumnya.

“Hari ini kita mengajukan Rancangan untuk APBD Trenggalek tahun anggaran 2026 di Paripurna DPRD. Untuk fokus anggaran di terakhir Pak Bupati fokus pada perbaikan infrastruktur, terutama jalan. Ada penekanan di anggaran untuk emergency,” ungkap Wabup Syah, seusai menyampaikan nota penjelasan Ranperda APBD Trenggalek tahun anggaran 2026, Selasa (23/09/2025) tadi.

Dikatakan suami Fatihatur Rohmah itu, yang menjadi fokus Bupati Trenggalek tahun 2026, adalah perbaikan infrastruktur. “Yang pasti fokus kita tahun depan untuk perbaikan infrastruktur dan perbaikan jalan yang ada di Kabupaten Trenggalek. Proyeksi anggaran infrastuktur tahun 2026, sekitar Rp 70 miliar sedangkan untuk dana emergency yang longgar penggunaannya sebesar Rp 20 miliar,” imbuhnya.

Dirinya mengakui, angka tersebut masih bersifat skema awal karena pemerintah pusat belum menetapkan besaran dana transfer ke daerah. Namun, Pemkab tetap mengajukan rancangan sesuai kesepakatan KUA-PPAS agar pembahasan APBD tidak tertunda. “Begitu dana transfernya jelas dan pasti, penyesuaian akan segera kami lakukan,” tambah Wabup Syah.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menambahkan bahwa sesuai jadwal yang dibuat, nota penjelasan APBD itu harus dilaksanakan dengan berat hati. “Rapat paripurna kali ini kita laksanakan dengan berat hati. Karena apa? Karena anggaran dari pusat itu belum ada. Jadi kemungkinan, nanti akan banyak perubahan,” ujarnya. 

Meski begitu, skema anggaran itu harus dilaksanakan penetapan nota. Maka terpaksa harus pula dilakukan. Artinya, ini masih skema awal, sebelum ada perubahan-perubahan dari pusat.

Sebelumnya, ada perubahan transfer daerah yang kabarnya 25 persen. Dan di DPR RI, akan diturunkan lagi 18 persen. Inilah yang belum diketahui, apa-apa saja yang perlu diturunkan atau perlu disesuaikan.

“Jadi skema ini masih yang awal dahulu, sebelum ada kabar-kabar itu. Pendapatan sebesar Rp 1,9 triliun dengan belanja Rp 2 triliun sekian,” kata Politisi PDI-Perjuangan itu.

Disinggung soal anggaran infrastruktur, Doding menjelaskan bahwa alokasi belanja infrastruktur sebagian berada di belanja modal dan sebagian di belanja barang dan jasa. Prosentasenya masih belum detail, namun ada catatan di notanya Bupati untuk meningkatkan anggaran infrastruktur utamanya untuk emergency.

“Semua nanti akan clear, ketika penetapan dari pusat DAU atau dana transfer dari pusat itu berapa. Bila tetap Rp 1,5 triliun, insyaallah APBD akan tetap sesuai proyeksi,” paparnya. (mil/sit)