Gelar Raker, Komisi II DPRD Trenggalek Panggil Dispertan dan Diskomindag

Memontum Trenggalek – Panggil Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dispertan), Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Komindag), Komisi II DPRD Trenggalek menggelar rapat kerja. Bertempat diruang Banmus kantor DPRD Trenggalek, rapat kerja kali ini membahas soal pemanfaatan belanja tidak terduga serta pengelolaan pasar daerah.

Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Pranoto mengungkapkan untuk penanganan Virus Corona atau Covid-19 di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ada penambahan anggaran sekitar Rp 1,3 miliar.

“Dari 2 OPD yang dipanggil hari ini perlu disampaikan adanya tambahan anggaran untuk Dinas Komindag sebesar Rp 6 miliar terkait dana BTT dan Dispertan sebesar Rp 1,3 miliar yang digunakan untuk penanganan Covid-19 sampai bulan Desember,” ucap Pranoto, Rabu (29/07/2020) siang.

Dikatakan Pranoto, telah disepakati bersama di Badan Anggaran (Banggar) yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Komisi. Dari anggaran di Dinas Komindag senilai Rp 6 miliar ini adalah untuk stimulus bantuan kepada UMKM. Sesuai persetujuan bantuan tersebut berupa modal kepada 12 ribu UMKM, dengan akumulasi nominal Rp 500 ribu.

“Tapi sesuai masukan dari teman-teman tadi, bahwa yang disampaikan Dinas Komindag terkait data 12.000 UMKM itu belum semua tercover. Sehingga rencana kami adalah memberi masukan karena masih ada indikasi tambahan data, akhirnya disepakati jika nominal bantuan yang akan diberikan senilai Rp 400 ribu dengan jumlah UMKM sekitar 15.000,” imbuhnya.

Selanjutnya, hasil kesepakatan kali ini akan disampaikan ke Bupati Trenggalek dan segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati (Perbup).

Masih terang Pranoto, hasil rapat kerja yang kedua adalah Dispertan memangku 11 OPD barang dan jasa. Sedangkan kegiatannya sendiri terkait honor petugas dan 10 OPD melingkupi penyediaan barang serta jasa untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Trenggalek.

“Selain pembahasan terkait penanganan Covid-19 juga ada hal-hal yang disampaikan, seperti temuan di lapangan dan pemberlakuan New Normal saat ini. Pundi – pundi ekonomi misal di pasar sesuai hasil sidak di lapangan diketahui jika banyak pedagang yang belum menempati los yang ada di bagian belakang,” kata Pranoto.

Meski begitu, tidak semua pedagang pasar yang hanya mau menempati los di bagian depan. Seperti di Pasar Karangan, dengan jumlah pedagang lebih dari 300 dan jumlah los 100 dan kios 70 sehingga pedagang yang lain harus menempati tempat lokasi yang ada di samping Pasar.

“Saya kira itu tidak masalah, karena memang yang didalam sudah penuh. Toh nantinya akan kembali dibangun los dan kios yang baru menggunakan dana APBD kita,” pungkasnya. (mil/tim)