Kapolres Resmikan Satgas Judi dan Anti Politik Uang, Antisipasi Kerawanan Kamtibmas Pilkades Serentak

Memontum Kota Batu – Para bandar judi yang biasa di sebut botoh harus berpikir ulang untuk melakukan taruhan pada pilkades serentak di Kota Batu, karena Polres Kota Batu membentuk tim Satgas khusus anti perjudian dan politik uang dalam rangka menjaga keamanan dan kondusifitas Pilkades Serentak di Kota Batu pada 2 Oktober 2019 mendatang.

Mereka, diberikan tugas untuk memantau pihak maupun kelompok penjudi yang kerap menjadikan Pilkades sebagai ajang berjudi, ungkap Kapolres Batu AKBP Harviadi AP.

Dia menerangkan, Satgas Anti Judi beranggotakan Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim), Sat Intelkam dan Bhabinkamtibmas. Mereka akan melakukan deteksi dini terkait pilkades ditempatkan di 11 desa.

” Mereka akan melakukan deteksi dini serta melakukan penangkapan jika ditemui adanya judi taruhan yang melibatkan botoh dan bandar,” ujar Harviadi usai Deklarasi Damai di Gedung Graha Pancasila Balai Kota Among Tani, Senin (30/9/2019).

Satgas Anti judi tersebut langsung diterjunkan ke sejumlah wilayah secara resmi pada hari ini. Tim tersebut langsung akan memantau dan melaporkan informasi tersebut ke Polres Batu. Karena pihaknya komitmen tidak akan membiarkan adanya permainan judi dalam Pilkades.

“Untuk itu peran serta masyarakat sangat diperlukan, jika nanti mengetahui adanya dugaan tersebut segera melapor. Jangan takut, kami akan melindunginya sebab masyarakat merupakan mitra Kepolisian,” janjinya.

Karena, potensi kerawanan seperti judi taruhan dikhawatirkan dapat menimbulkan permusuhan, karena biasanya bandar judi akan mengendalikan suara hak pilih. Sehingga tidak berlebihan jika Polres Kota Batu membentuk Satgas Khusus Anti Judi.

Tahapan laporan, tambah Harviadi, masyarakat bisa melaporkan ke Posko Satgas di Polres Batu. Jika ada bukti pendukung laporan seperti video dan foto pasti bisa membantu kinerja tim satgas dan ia berjanji cepat memproses sesuai UU yang berlaku.

Dia menghimbau supaya cakades dan tim pendukung tidak melakukan politik uang. Dalam sebuah demokrasi, pasti ada yang menang dan kalah. Namun sebagai insan demokrasi yang punya itikad baik, pasti akan menjaga situasi dan kondisi wilayahnya dengan baik.

“Tapi jika nanti ada cakades yang terlibat dalam judi atau money politic apakah nanti didiskualifikasi dari Pilkades itu diluar kewenangan kami. Semua tergantung panitia, tugas kepolisian hanya menjaga keamanan dan ketertiban,” tambah Harviadi.

Praktik judi dan politik uang dalam Pilkades perlu menjadi perhatian semua bukan hanya kepolisian. Dia kembali berpesan, jika ada informasi terkait praktik judi dan politik uang terkait Pilkades serentak, kapolres meminta agar tidak melakukan tindakan sendiri, namun berkoordinasi dengan Satgas yang sudah dibentuk. (bir/yan)