Kasdim Mojokerto Motivasi Pemuda Hadapi Indonesia Emas

Memontum Mojokerto – Kasdim 0815 Mojokerto Mayor Inf Nuryakin, S.Sos menjadi salah satu pemateri dalam kegiatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Generasi Muda Tahun 2018 yang dilangsungkan di Hall Multi Ubaya Training Center (UTC) Desa Tamiajeng Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Rabu (28/11/2018).

Dalam materi bertajuk Proxy War dan Peran Pemuda Dalam Upaya Menegakan NKRI Menuju Indonesia Emas, Kasdim 0815 mengawalinya dengan sejarah nusantara Masa Kerajaan Sriwijaya hingga kehancuran Kerajaan Majapahit. Dijelaskan pula Masa Kolonial Belanda-Perang bersifat kedaerahan, Masa Kebangkitan Nasional dengan lahirnya organisasi Boedi Utomo oleh Dr. Soetomo tanggal 20 Mei 1908 yang menjadi perintis semangat kebangsaan, sampai lahirnya Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan penegas semangat kebangsaan sekaligus pendobrak kesadaran nasional.

Masih papar Kasdim, setelah Bangsa Indonesia merdeka melalui Proklamasi 17 Agustus 1945, semua warga negara memiliki misi untuk mempertahankan kemerdekaan sampai titik darah penghabisan serta mengisi kemerdekaan demi tercapainya cita-cita dan tujuan nasional Bangsa Indonesia.

Tentunya semua sudah mengetahui, lanjut Kasdim, semua negara di dunia sangat berkeinginan dan berkepentingan untuk menguasai Indonesia dalam berbagai aspek. Posisi Indonesia sangat strategis sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Posisi geografis Indonesia yang ada pada garis khatulistiwa (equator) menjadikan Indonesia menjadi sangat subur dengan vegetasi alam sangat luar biasa dan tersedia sepanjang tahun. Selain itu melimpahnya sumber daya alam, mineral dan pangan.

Indonesia dengan segala potensi dan kekayaan alamnya ini telah menimbulkan hasrat negara-negara lain untuk menguasai Indonesia dengan berbagai cara, diantaranya melalui investasi dengan tujuan mengeksploitasi SDA dan menjadikan Indonesia sebagai pasar produknya. Pembentukan pakta perdagangan untuk menekan Indonesia dan mempengaruhi pemerintah melalui jalur diplomasi, menciptakan konflik domestik untuk menggangu kegiatan produksi dan mencegah konsentrasi Pemerintah Indonesia dalam menjalankan program pembangunan.

Laman: 1 2