Lumajang

Ketua APTRI Sebut Pemerintah Mendzolimi Petani Tebu

Diterbitkan

-

Ketua APTRI Sebut Pemerintah Mendzolimi Petani Tebu

Memontum Lumajang – Dalam safari politik di kabupaten Lumajang Jawa Timur ada beberapa agenda yang dilakukan Sandiaga Salahudin Uno Calon Wakil Presiden nomor urut 2 pada pilpres 2019 mendatang, salah satu agenda tersebut adalah bertatap muka berdialok dengan para petani, Andalan petani tebu rakyat indonesia (APTRI) yang bertempat di Lapangan Jabal Nur Kecamatan Kedungjajang, Minggu (25/11/2018).

Ketua DPC APTRI H. Didik Purwanto, menyampaikan kalau Petani Tebu sekarang ini menjerit menangis untuk biaya itu sulit, katakanlah mau menangis itu airmata habis, mau teriak suara sudah serak, karena pemerintah sekarang ini mendzolimi petani.

“Jadi mohon maaf ini bukan berita hoax, saya bertanggung jawab, bahwa kami dibohongi terus, katanya tahun kemarin waktu kami menghadap ke menteri perdagangan, pak tolong ini musim giling jangan impor dulu nanti petani akan bangkrut, ternyata impor besar – besaran, kemudian impor dengan janji rendemen 8,5 ternyata cuma dikasih rendemen 5,8 lha kemudian dari itu maka kami mengharap ada komitmen Calon nomor urut 2 presiden dan wakil presiden, saya sebagai ketua DPC APTRI yang tidak berafiliasi kepada partai manapun saya titip tolong di perhatikan para petani pak, jadi program pemerintah sekarang suasembada itu omong kosong, justru petani di bantai dan di bunuh, bagaimana sikap dari bang sandi kalau nanti terpilih sebagai wakil presiden, terhadap petani, kemudian mengenai bantuan – bantuan, mana mungkin petani bisa jaya bisa hidup kalau tidak ada bantuan sedangkan harganya tidak sesuai, kurang lebih 4 tahun ini petani tebu bangkrut, kami petani tebu Lumajang punya jalur yang sangat panjang sekali sampai medan sampai sulawesi, jadi kita terbangun dari DPC DPD sampai DPP” terang H. Didik.

Baca : Sandiaga Tandatangani Kontrak Politik dengan Petani Tebu Lumajang

Advertisement

Setelah itu H. Suwarso sebagai perwakilan petani tebu lumajang membacakan tuntutan para petani tebu yang terdiri dari 7 poin sebagai kontrak politik antara petani tebu dengan Sandiaga Salahudin Uno, yang terdiri dari :

1. Stop Impor gula ugal – ugalan seperti yang dilakukan Rezim sekarang.
2. Siap memberantas mafia pangan utamanya sektor gula.
3. Memberikan Perlindungan dalam bentuk subsidi pupuk, bibit dan alat pertanian tebu.
4. Memberikan kredit dengan bunga ringan atau lunak yang berpihak pada petani tebu.
5. Revitalisasi Pabrik gula plat merah sehingga bisa bersaing dengan pabrik gula swasta.
6. Menghapus monopoli penjualan gula dan tetes milik petani tebu.
7. Memperbaiki Tataniaga gula, mengembalikan fungsi dan peran bulog. Kontrak politik yang terdiri dari 7 poin tersebut langsung ditantatangani oleh Sandiaga Salahudin Uno.

Laman: 1 2

Advertisement
Lewat ke baris perkakas