Komisi IV DPRD Banyuwangi Soroti Alih Fungsi HGU PT Lijen

Momentum Banyuwangi– PT Lijen pemegang HGU kawasan hutan di areal seluas 320 Ha mendapat sorotan keras dari DPRD Banyuwangi, terkait fungsi alih lahan di Desa Tamansari, Kecamatan Licin, Banyuwangi. Komisi IV DPRD  Banyuwangi yang diwakili Sekretaris Komisi, Salimi menyatakan bahwa, situasi alih fungsi lahan yang terjadi dalam tumpang sari wilayah Tamansari cenderung membahayakan, tanaman keras yang mestinya berada di lahan itu ternyata sudah diganti tanaman bawang.

“Kami ingin Pt Lijen ini betul-betul memperbaiki tanaman keras, untuk menyangga tanah. Agar tidak longsor dan juga untuk serapan air,” ujarnya.

Sementara itu, persoalan ini terus menjadi polemik antara STAT (serikat tani tamansari) dengan PT Lijen. Hal ini terungkap dalam hearing yang digelar NGO yang tergabung dalam aksi Save Ijen dengan Dinas Pertanian dan perkebunan Banyuwangi,  Dinas Lingkungan Hidup dan DPRD Banyuwangi.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Banyuwangi,  Arif Setiawan, dikonfirmasi usai hearing mengaku bahwa pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Pasalnya PT Lijen memegang HGU dari Pemerintah Pusat.

“PT Lijen ini memegang HGU  dari Pusat,” pungkasnya. Akibat alih fungsi tersebut, keadaan cuaca yang terjadi dalam seminggu terakhir,  menyebabkan banjir longsor tanah di Desa Kampunganyar. (but/yan)