Komisi V DPR RI Desak Pemerintah Cairkan Ganti Rugi Warga Terdampak Lumpur Lapindo

Selain itu, Bambang berjanji akan memperjuangkan rencana perluasan tanggul dari PPLS seluas 5 hektar yang menelan anggaran Rp 200 miliar.

“Anggaran itu bisa naik turun agar aliran lumpur tak mengandalkan mesin dan tidak memicu tanggul jebol. Aliran ke selatan ke Sungai Porong. Ini juga kami perjuangkan,” pintahnya.

Sementara Kabag Tata Usaha (TU) PPLS, Derry Stya Mandala menilai lahan perluasan tanggul lumpur sudah dibebaskan PPLS. Saat ini tinggal membangun kanal dan tanggul agar lumpur bisa mengalir alami tanpa mesin melintasi Desa Mindi dan Desa Besuki.

“Karena kalau hanya mengandalkan mesin terus tak bertahan lama. Usulan pembuatan tanggul dan kanal grafitasi itu kami menganalisa lebih hemat dari pada mengandalkan mesin (mekanik),” tandasnya. (wan/ yan)

Laman: 1 2