Libatkan Dinas Pertanian, DPRD Bondowoso Kembali Pantau Kios dan Distributor Pupuk

Memontum Bondowoso – Komisi II DPRD Bondowoso kembali melakukan pemantauan ke kios dan distributor pupuk. Menggandeng Dinas Pertanian, eksekutif dan legislatif bersama turun langsung ke kios dan distributor. Bahkan, ujung tombak di lapangan yakni petugas Penyuluh Pertanian (PPL) juga diikutsertakan.

Anggota Komisi II DPRD Bondowoso, dari Fraksi Persatuan Pembangunan dan Demokrat, Abdulatip, mengungkapkan bahwa dalam setiap Kunker, peserta atau warga yang ditemui pasti dan selalu menanyakan kelangkaan pupuk bersubsidi. “Ini menjadi perhatian dan kasihan petani. Karena saat membutuhkan pupuk bersubsidi, harganya mahal dan sulit didapat. Terutama, petani yang hanya bisa menanam setahun sekali,” kata mantan Kades ini, Kamis (03/02/2022).

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Ditambahkannya, bahkan pihaknya yang juga seorang petani, juga sulit mendapatkan pupuk bersubsidi. Kalaupun ada, maka harganya berkisar Rp 300 hingga Rp 350 ribu/kw. Padahal sesuai HET, hanya Rp 225 ribu/kw.

Sementara itu, Ketua Komisi II, Andi Hermanto, S.Sos, mengatakan bahwa Kunker kali ini memang fokus pada Sidak keberadaan pupuk bersubsidi. Berdasar hasil kajiannya atas pengaduan yang dilakukan petani.

Data memontum.com, HET pupuk jenis Urea Rp 2.250,00 per kg, SP-36 Rp 2.400,00, ZA Rp 1.700,00, dan NPK Rp 2.300,00 per kg. (zen/sit)