Menkeu Dorong Optimalkan Program Penanganan Covid dan PEN dengan Tetap Jaga Aspek Akuntabilitas

Memontum Jakarta – Pemerintah mendorong para pengelola keuangan negara, baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendukung mengoptimalkan Program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dengan tetap menjaga aspek akuntabilitas dan transparansi agar ekonomi segera bangkit dan pulih.

“Hari ini kita sudah memasuki bulan ke-9 tahun 2021, dan Covid belum selesai. Oleh karena itu di tahun 2021, Bapak dan Ibu di Kementerian/Lembaga (K/L) serta pimpinan pemda melihat juga bahwa APBN-nya masih bergerak. Terjadi refocusing bahkan hingga empat kali. Karena kita memang menggunakan APBN secara sangat fleksibel, responsif namun akuntabel,” terang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Pemerintah, Selasa (14/09) tadi.

Menkeu juga menyampaikan, bahwa apresiasi kepada seluruh K/L dan pemda yang terus melakukan penyesuaian anggaran guna penanganan Covid tanpa meninggalkan integritas dan tata kelola yang baik. “Oleh karena itu saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang terus menjaga keuangan negara untuk menghadapi situasi yang terus akan berubah. Belajar dari tahun 2020 kita akan mengelola tahun 2021 Insya Allah dengan lebih baik meskipun kondisi dan situasinya tidak selalu lebih mudah,” ujarnya

Menkeu berharap, untuk APBN dan APBD bisa menjadi motor penggerak untuk memulihkan ekonomi. Menkeu menyampaikan penghargaan kepada seluruh menteri dan pimpinan Lembaga serta pimpinan pemda, yang telah menjadi partner bagi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk terus menjaga tata kelola keuangan negara.

Menurutnya, ini adalah bagian dari tugas bersama untuk menjaga kepercayaan publik.Menkeu juga menyampaikan, bahwa segala kebijakan Pemerintah dalam hal pengalokasian dan penggunaan anggaran guna penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi di semua K/L dan pemda memiliki tujuannya sama yaitu, untuk bersama-sama menggunakan instrumen keuangan negara secara fleksibel, dinamis, responsif, namun tetap akuntabel dan transparan,” jelas Menkeu. (hms/keu/aye)