Menteri Kelautan dan Perikanan Komitmen Jaga Mutu Produk Perikanan dari Kontaminasi Mikroplastik

Memontum Semarang – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan komitmen KKP menjaga mutu produk perikanan, termasuk dari kontaminasi mikroplastik. Upaya yang dilakukan, pun harus dari hulu ke hilir.

“Kualitas atau penjaminan mutu produk perikanan harus dilakukan dari hulu ke hilir. Dimulai dari produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Ini menjadi penting, khususnya melindungi sumber daya hayati ikan kita agar tetap sehat, bermutu dan bebas mikroplastik,” tegas Menteri Trenggono dalam acara Pencangan Bulan Mutu Karantina (BMK) 2023 di Semarang, Minggu (19/03/2023) tadi.

Hal tersebut, disampaikannya di depan 47 Kepala UPT di bawah Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) yang salah satu tugasnya menjaga lalu lintas produk perikanan di dalam negeri, maupun yang datang dari luar negeri. “Kita perlu menjaga ikan agar tetap sehat dan bermutu, dan satu lagi yang sangat penting dan menjadi isu global, keamanan hasil perikanan dari ancaman polusi plastik di laut yang akan berdampak buruk pada biota laut. Itu tadi, konsumsi mikroplastik oleh ikan,” jelas Menteri Trenggono.

Baca juga:

• Pemkab dan Bea Cukai Malang Gencarkan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Via Kesenian Bantengan
• Antisipasi Keramaian Penumpang saat Pelantikan Presiden, PT KAI Commuter Perbanyak Toilet dan Kipas Kabut
• Diserang Kabar Miring, Dukungan Masyarakat untuk Abah Anton Makin Menguat
• Sekda Kota Malang Ingatkan Pentingnya Peran Arsitek Lanskap dalam Pembangunan Berkelanjutan
• Peringati Hari Jadi, Pemkab Gelar Jombang Culture Carnival yang Diikuti 40 Peserta

Menurut Trenggono, kesadaran seputar polusi plastik di laut telah meningkat secara signifikan dalam dua dekade terakhir. “Saya juga mengingatkan tadi, saat meninjau stand, ancaman kandungan mikroplastik di tubuh ikan itu bukan hanya dicegah saja, namun kita harus tahu juga daging ikannya dari WPP berapa, itu harus ditest, jika diketahui sudah mengandung mikroplastik, maka harus dilarang penangkapan ikan di WPP tersebut. Ini soal menjaga kesehatan umat manusia,” jelas Trenggono.

Pencemaran plastik di laut merupakan bahaya lingkungan utama dan dapat menyebabkan berbagai dampak kesehatan pada organisme laut, termasuk mati lemas, terjerat, dan terkontaminasi.

“Kondisi tersebut harus diartikan oleh BKIPM untuk menjalankan tugasnya, terus melakukan pelayanan optimal dalam memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta meningkatkan sistem ketertelusuran (traceability),” terang Trenggono.

Sementara itu, Kepala BKIPM, Pamuji Lestari menyebut jajarannya telah menyusun petunjuk teknis terkait pelaksanaan BMK 2023. Melalui BMK, Tari berharap bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengonsumsi ikan bermutu sekaligus mengurangi penggunaan plastik demi laut yang sehat. “Laut sehat, bersih dari polusi sampah akan menghasilkan Ikan sehat bermutu,” tutur Tari.

Sebagai informasi, BMK 2023 mengusung tema ‘Peran BKIPM dalam Penjaminan Mutu Ikan Sehat, Bermutu dan Bebas Mikroplastik’. Kegiatan ini akan berlangsung hingga Juli 2023. Selama BMK, 47 unit pelaksana teknis (UPT) BKIPM di seluruh Indonesia akan melakukan membagikan paket ikan sehat bermutu.

Selain itu, akan ada edukasi dalam bentuk bimbingan teknis (Bimtek) kepada pelaku usaha terkait syarat ekspor serta sosialisasi dampak mikroplastik terhadap makanan. (hms/kkp/gie)