Minim Murid, Disdikbud Kota Malang Belum Rencanakan Merger

Memontum Kota Malang – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang Sekolah Dasar (SD) di Kota Malang mulai berlangsung di awal Juli 2025 ini. Dalam proses tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang mencatat masih adanya sejumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang kekurangan peserta didik untuk tahun ajaran 2025/2026.

Hanya saja, langkah untuk menutup atau merger (gabung, red) sekolah belum akan diambil dalam waktu dekat. Hal itu, sebagaimana dikatakan Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana.

“Keputusan untuk merger tidak bisa dilakukan secara gegabah. Kalau memang tiga tahun berturut-turut itu minim terus, baru bisa kami merger. Karena harus dilihat dari tren tahunan,” ujar Suwarjana, Jumat (04/07/2025) tadi.

Menurutnya, setidaknya terdapat dua sekolah yang siswanya sangat minim, meski belum bisa disebutkan secara pasti. Salah satu SD yang sebelumnya kekurangan murid, seperti di kawasan Jatimulyo.

“Ada di Kecamatan Lowokwaru dan Sukun. Tapi untuk SDN Jatimulyo sudah terisi,” lanjutnya.

Suwarjana menjelaskan, bahwa faktor utama yang mempengaruhi rendahnya jumlah pendaftar adalah kepadatan penduduk. Selain itu, jarak sekolah dari rumah siswa juga berpengaruh.

“Kalau terlalu jauh, wali murid enggan. Karena anak-anak SD kan masih harus diantar dan diawasi,” terangnya.

Baca juga :

Untuk menutup kekurangan kuota, Disdikbud Kota Malang membuka opsi pendaftaran secara offline, termasuk bagi warga dari Kabupaten Malang. “Boleh daftar. Kemarin yang kosong kami buka secara offline, karena kalau online masyarakat malah bingung,” jelas Suwarjana.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang, Muflikh Adhim, menyebutkan bahwa persebaran peminat masih terpusat pada sekolah-sekolah yang aksesnya mudah dan sudah menjadi favorit masyarakat. Di wilayah SDN Bareng misalnya, dari lima sekolah yang ada, hanya SDN Bareng 3 yang tergolong penuh.

“Yang lainnya seperti Bareng 4, 5 dan 2 masih kekurangan. Tapi dibandingkan tahun lalu, sekarang lebih lumayan, ada yang terisi lima siswa,” ungkap Muflikh.

Terkait syarat pendaftaran bagi siswa dari luar kota, Muflikh menekankan pentingnya kesesuaian antara akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK). “Itu dibawa terus sampai jenjang berikutnya. Kalau beda bisa bermasalah saat masuk militer, misalnya. Jadi kalau ada perbedaan, silakan diperbaiki dulu,” tegasnya.

Disinggung soal rencana merger sekolah seperti yang sempat dikaji tahun sebelumnya, Muflikh memastikan bahwa sampai saat ini belum ada rencana tersebut. “Kalau cuma lima siswa pun tetap jalan. Masih ada interaksi sosial,” kata Muflikh.

Sebagai informasi, total pagu untuk siswa SD negeri kelas 1 tahun ini mencapai sekitar 7.000 siswa. Jika ditambah dengan SD swasta dan madrasah ibtidaiyah (MI), total pagu mencapai 13.500 siswa per tahun. Sementara jumlah lulusan SD/MI tahun ini tercatat sebanyak 14.000 siswa. (rsy/sit)