Pembinaan hingga Evaluasi Kinerja di Pemkot Batu, Dirjen Otoda Kemendagri Warning Markup Data

Memontum Kota Batu – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otoda Kemendagri) Republik Indonesia, Akmal Malik, melakukan ‘Pembinaan dan penguatan evaluasi kinerja pemerintah daerah dan netralitas ASN di lingkungan Pemkot Batu’ di Graha Pancasila Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Jumat (14/07/2023) tadi. Dalam pelaksanaan yang diikuti Pj Wali Kota Batu bersama sejumlah OPD itu, dirinya memberikan beberapa catatan penting.

Diantaranya, untuk tidak markup soal data yang mengakibatkan terjeratnya dengan persoalan hukum. Markup atau merubah data dari tidak adanya kepastian data, akan berimbas pada tata kelola keuangan. Sehingga, OPD akan terlibat dengan persoalan hukum.

“Hasil evaluasi 2021, Pemerintah Kota Batu kinerjanya bagus. Dan, saat ini sedang proses evaluasi 2022 dan 2023. Meski sudah bagus, memang ada catatan penting yaitu jangan ada markup data. Misalnya, kalau memang yang miskin itu 200, ya buatlah perencanaan 200. Kalau anggaran tidak cukup, kita mulai tahun ini berapa,” terang Akmal Malik.

Baca juga:

Mengapa hal itu penting ditekankan, ujarnya, karena soal data harus terbuka di hadapan publik. Sehingga, publik juga mengetahui sumber daya pemerintahan bisa bekerja dengan baik. Karena, langkah tersebut merupakan bagian reformasi birokrasi yang dilakukan kepada birokrat.

“Persoalan data ini tidak bisa dianggap remeh. Ketika terjadi mark up, dipastikan berpengaruh pada penggunaan anggaran. Jadi, saya ingatkan kepada OPD agar terhindar dari persoalan hukum. Kita harapkan penggunaan fasilitas negara dan penggunaan kewenangan, sesuai dengan protap yang jelas,” urainya.

Untuk itu, tegas Akmal, disini Pj Wali Kota Batu bersama OPD diminta membuat data yang akurat dan presisi agar publik dan aparat penegak hukum sebagai pengawas mengetahui sudah berjalan dengan baik. “Jadi, pastikan data akurat dan presisi yang menjadi bagian dari perencanaan-perencanaan itu. Jangan markup,” ujarnya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, mengatakan dengan adanya evaluasi dari Kemendagri tersebut sangat berarti menjadi motivasi agar yang kurang baik dari kinerja pemerintahan untuk dibenahi dan diperbaiki. “Tentunya, di sini seluruh OPD segera evaluasi bersama-sama,” terangnya.

Diakui Aries, bahwa tugas kepala daerah yang menjabat sebagai Penjabat (Pj), itu tidaklah gampang. Ini dikarenakan, Pj selama menjalankan roda pemerintahan melanjutkan anggaran yang sudah tersusun sebelumnya.

“Yang perlu diketahui, Pj itu menjalankan roda pemerintahan dari anggaran yang sudah tersusun sebelumnya. Artinya, bukan anggaran yang disusun oleh Pj. Disinilah, perlu perjuangan tersendiri agar menjalankan APBD dengan baik,” terangnya. (put/sit)