Peserta Antusias Ikuti Nobar dan Diskusi Antikorupsi di Lamongan

Menurut Sulistyono, banyak masyarakat yang salah alamat dengan melaporkan Korupsi ke KTL, karena KTL disini terkait transparansi pelayanan publik di Kabupaten Lamongan.

“Sudah ada tujuh aduan ke KTL, empat surat yang lain sifatnya hanya tembusan,” ujarnya.

Selain itu, Ke Tujuh aduan itu lanjut Sulistiono, diantaranya aduan mengenai persoalan perbankan pada Bank Jatim, aduan NPHD bantuan Panwas di APBD 2016, hadiah mobil pajak makan di Lamongan dari Dispenda Lamongan.

“Selain Transparansi pengelolaan anggaran bedah rumah, serta transparansi pemenang pengadaan barang dan jasa melalui lelang online.

Menurutnya, KTL akan segera mengambil tindakan sesuai prosedur untuk menyikapi aduan dan laporan masyarakat tersebut.“

Selain itu, Menurut pembicara dari Inspektorat Lamongan yang diwakili Sekretaris Inspektorat, Etik sulistyani, S. Sos M. Si, mengatakan Inspektorat Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.

“Dengan menunjukkan atas prestasi yang diraih Lamongan yang mendapatkan penghargaan dari KPK dalam hal zona integritas dan upaya pencegahan berbasis online,” bebernya.

“Mengingat bahaya dari korupsi bagi keberlangsungan bangsa, maka perlu adanya sosialisasi perihal korupsi, meningkatkan partisipasi publik, menumbuhkan inovasi. Dengan begitu dapat meminimalisir perilaku korupsi dan efektivitas anggaran,” harapnya.

Tak hanya itu, menurut Atik, acara yang di gagas Clean Governance ini menjadi fakta terkait korupsi media massa kurang menyorot. Sosialisasi pendidikan korupsi seperti kegiatan seperti ini pun media tampaknya kurang respon. Bahkan pejabat yang diundangpun tidak ada yang hadir satupun atau yang diwakilkan.

“Disinilah maka pengenalan dapat mengedukasi peserta. Inilah Lamongan Inilah Korupsi,” pungkasnya menandaskan. (Lai/zen)

Laman: 1 2 3