Serahkan LKPD 2023, Pemkab Kediri Komitmen Tingkatkan Integritas Tata Kelola Keuangan Daerah

Memontum Kediri – Pasca menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran (TA) 2023, Pemerintah Kabupaten Kediri semakin berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola audit laporan keuangan daerah yang berintegritas. Hal itu, disampaikan Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, melalui Wakil Bupati Dewi Mariya Ulfa dalam kegiatan penyerahan LKPD Unaudited TA 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Jawa Timur.

“Hari ini (kemarin, red) saya mewakili Mas Bup (Bupati Hanindhito, red) menyerahkan LKPD Unaudited 2023 secara serentak kepada BPK Jatim atas penggunaan anggaran 2023,” kata Wabup Kediri, yang akrab disapa Dewi, di Kantor BPK Jatim, Rabu (06/03/2024) tadi.

Diterangkan Wabup Dewi, laporan keuangan daerah yang berisikan seluruh kegiatan pemerintahan, diharapkan mampu membangun perubahan positif regulasi sesuai regulasi yang ditetapkan. Sehingga, mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya di Kabupaten Kediri.

Terlebih, ujarnya, audit laporan kegiatan yang disusun secara akuntabel, juga tak lepas untuk perwujudan pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan maupun perbaikan bagi dalam penyusunan program di tahun-tahun berikutnya. “Kami berharap, anggaran yang digunakan sudah tepat, efektif, efisien dan tentunya sesuai kebutuhan di Kabupaten Kediri. Sehingga, akan mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kembali,” harapnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, mengatakan bahwa pihaknya secara khusus mendorong seluruh kepala daerah baik bupati dan wali kota serta Pj bupati dan Pj wali kota supaya bersinergi mewujudkan laporan keuangan daerah yang akuntabel sesuai dengan target sasaran. Sehingga, dorongan untuk mewujudkan laporan yang akuntabel itu menyusul fungsi LKPD dalam menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, realisasi anggaran dan arus kas dari suatu entitas.

Baca juga :

“Mulai dari perencanaan, penggunaan, pelaporan dan audit. Sehingga, mana yang belum selesai, maka harus diperbaiki. Laporan ini sangat berperan untuk membentuk instrumen kebijakan yang bertujuan menyejahterakan masyarakat,” kata Adhy Karyono.

Dengan menerapkan hal itu, Pj Gubernur Adhy menerangkan pemerintah daerah bisa menggunakan laporan sebagai bahan analisis dan evaluasi untuk melaksanakan perencanaan berikutnya. Serta, percepatan melakukan roda pembangunan dapat berjalan sesuai instrumen.

Sebagaimana pelaksanaan good governance, yaitu penting untuk dipahami bersama. Mengingat tahun 2023, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Oleh karenanya, Pemprov berharap bahwa prestasi ini harus dipertahankan.

“Kita sudah bertekad, semua akan melakukan evaluasi dan perbaikan. Sehingga seluruh entitas di Jatim ingin mendapatkan peningkatan nilai. Mudah-mudahan indikator penilaiannya juga tidak meningkat lagi,” ucapnya.

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara V Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit, menambahkan bahwa pihaknya mengapresiasi penyerahan LKPD Unaudited TA 2023 lantaran dilakukan secara serentak bagi seluruh kepala daerah. Dengan kekompakan tersebut, pihaknya berharap supaya  mampu menjadi percontohan yang mampu menginspirasi daerah yang akan disambangi BPK berikutnya.

“Jadi sudah waktunya kita bertekad untuk melangkah maju. Oleh karenanya, wajah Indonesia ke depan ini akan dilukis oleh para bupati walikota se-Indonesia. Kita tinggalkan semua ego sektoral, karena kepuasan masyarakat adalah prioritas utama kita,” tambahnya. (kom/pan/sit)