Sikapi Gejala PMK, Dewan Desak DKPP Sumenep Fungsikan Puskeswan

Memontum Sumenep – Belasan ternak sapi di Kabupaten Sumenep, ditemukan bergejala Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Merespon hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Indra Wahyudi, mengatakan bahwa sebelum kasus PMK ini semakin melonjak, semua pihak harus bekerja sama melakukan upaya menekan penyebaran wabah PMK.

“Saya mendengar, banyak sapi milik warga hampir memiliki gejala yang serupa dengan penyakit PMK itu. Maka, saya meminta kepada dinas terkait untuk proaktif. Apalagi, menjelang Idul Adha,” ujarnya.

Politisi Partai Demokat itu mendesak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, agar bergerak cepat memfungsikan Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) untuk mengatasi PMK. Dirinya menginginkan, penanganan wabah ini tidak hanya dilakukan di ruang-ruang rapat.

“Saya belum melihat Puskeswan di Sumenep difungsikan dengan baik. Kalau tidak keliru di Pamolokan, itu tidak difungsikan dengan benar. Dinas terkait mestinya panggil anak buahnya, fungsikan Puskeswan itu,” desaknya.

Indra menjelaskan, salah satu indikator keberhasilan pembangunan peternakan adalah dengan meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan hewan, terutama mendekati Idul Adha. Adanya peningkatan derajat kesehatan hewan yang terpenuhi, menurutnya mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Optimalisasikan Puskeswan, tingkatkan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusianya. Ini harus menjadi upaya serius yang mesti segera dikerjakan DKPP,” tegasnya.

Baca juga :

• Hadiri Rembug Warga Bakalan, Paslon Abadi dari Nomor Urut 3 Kota Malang Dapat Dukungan Pemenangan
• Transformasi Layanan Kesehatan Primer, Dinkes Kabupaten Malang Kick Off ILP di Pendopo Agung
• Lima Daerah di Jatim Masuk Nominasi Award Peduli Ketahanan Pangan 2024
• Blusukan di Kelurahan Kampung Dalem, Ini yang Disampaikan Calon Wali Kota Bunda Fey
• Respon Program Pemberdayaan Masyarakat di Kota Kediri, Ini Penjelasan Ketua Fraksi PAN DPRD

Kemudian terkait koordinator penyuluh di tiap kecamatan, pihaknya meminta agar DKPP segera menerjunkan dan memantau masyarakat dengan melibatkan para kelompok tani. Dimana , kelompok tani ini merupakan organisasi kemasyarakatan yang menjadi etalase kebutuhan yang tidak hanya berkaitan dengan pertanian. Namun juga berkaitan dengan peternakan.

“DKPP Sumenep perlu memanggil penyuluh di setiap kecamatan agar berkoordinasi dengan kelompok tani yang ada di desa-desa itu. Memantau perkembangan hewan ternak yang ada di desa terutama sapi agar ditangani,” imbuhnya.

Pihaknya berharap, ada tindak lanjut dari dinas terkait secepatnya terkait penanganan kesehatan sapi. “Saya melihat hingga detik ini tidak ada tindak lanjut sama sekali. Jangan hanya rapat di atas meja saja, tetapi tidak bisa diaplikasikan secara nyata dalam masyarakat. Informasi dari masyarakat,  ada sapinya yang terkena PKM tapi tidak ada tindak lanjut dari dinas terkait,” paparnya.

Selain itu, Indra menambahkan masyarakat  juga tidak usah sungkan menyampaikan keluhannya kepada dinas terkait. Jika misalkan sungkan melaporkan gejala PMK, bisa melalui perwakilan koordinator penyuluh di kecamatan.

“Sampaikan ke penyuluh yang ada di kecamatan kalau ada gejala seperti itu. Jangan diam. Yang terpenting dalam hal ini khususnya DKPP harus lebih proaktif dan antisipatif,” urainya. Sementara itu, Kepala DKPP Sumenep, Arief Firmanto ketika dikonfirmasi belum ada direspon, baik melalui sambungan telp maupun pesan WhatsApp. (dan/gie)