Sikapi Isu Kelangkaan Pupuk, DKPP bersama Tim KPPP Sumenep Lakukan Turba

Memontum Sumenep – Isu kelangkaan pupuk bersubsidi di Kota Keris, langsung direspon cepat oleh tim Komisi Pengawasan Pupuk dan Pertisida (KPPP) Sumenep. Kabar itu, langsung disikapi dengan melakukan Turun Kebawah (Turba) di BPP Ganding dengan perwakilan beberapa petani desa, seperti dari Desa Rombiya Timur, Kecamatan Ganding, Desa Bragung, Desa Pordapor, dan Desa Guluk-Guluk, Kecamatan Guluk-guluk, Minggu (11/12/2022) lalu.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Sumenep, mewakili Tim KPPP, Arif Firmanto, mengatakan Turba itu dilakukan untuk mendengar langsung keluhan dari masyarakat. Faktanya, dari hasil Turba itu ditemukan ada yang masih belum tergabung dalam kelompok tani.

Dengan itu, lanjut Arif, pihaknya langsung mengarahkan untuk bergabung dalam kelompok tani. Agar, kedepannya untuk kebutuhan pupuknya bisa tercover oleh pemerintah.

“Memang, setelah kami melakukan Turba itu, ada masyarakat yang masih belum ikut kelompok tani. Itu yang menyebabkan masyarakat tidak bisa terpenuhi kebutuhan pupuknya dan ada juga yang masih baru ikut-ikut kelompok tani. Sehingga, RDKK belum disusun. Itu karena, syarat untuk mendapatkan pupuk bersubsidi yaitu harus bergabung dengan Kelomppok Tani dengan ketentuan maksimal luas lahan garapan 2 Ha,” tegasnya.

Baca juga :

• Perumda Tugu Tirta Permudah Sambungan Baru untuk Masyarakat Kota Malang
• Berhasil Kendalikan Inflasi, Pemkab Jember Raih Penghargaan Nasional dan Jatim
• Pemasaran Pisang Mas Kirana Lumajang Miliki ‘Dekengan Pusat’ untuk Tembus Pasar Global
• Pj Wali Kota Malang Minta Peserta Pilkada Taati Peraturan Pemasangan APK
• Paripurna DPRD, Pjs Bupati Trenggalek Serahkan Nota Keuangan Raperda APBD 2025

Mengenai keluhan petani tentang sulitnya mendapatkan pupuk subsidi, Arif memastikan, bahwa itu bukan karena terjadinya dugaan permainan. Melainkan, karena kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, tidak sesuai dengan pengajuan melalui sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK). Atau, alokasi yang diberikan pemerintah di bawah RDKK yang diajukan oleh kelompok tani. Hal ini, terkait dengan kemampuan anggaran.

“Tidak langka, tapi memang kuota itu kurang atau di bawah jauh pengajuan kebutuhan,” jelasnya.

Tidak hanya itu, lanjut Arif, pengajuan penambahan pupuk bersubsidi pada 8 Desember 2022, sudah dapat terealisasi. Di kabupaten yang berlambang Kuda Terbang, ini mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi urea sebanyak 458 ton.

Realita ini, tambahnya, adalah bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Sumenep, dalam mengawal pupuk bersubsidi disamping melakukan monitoring. “Tambahan pupuk bersubsidi tersebut, insyaallah akan dapat mencukupi kebutuhan pupuk di Kabupaten Sumenep, untuk tanaman dalam waktu 15 hari ke depan. Dan alhamdulilah, atas petunjuk dari Bapak Bupati untuk mengajukan penambahan pupuk bersubsidi pada tanggal 08 Desember 2022 melalui DKPP pada hari ini tanggal 15 Desember 2022, dapat terealiasasi. Kabupaten Sumenep mendapatkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi urea sebanyak 458 ton,” imbuhnya. (dan/sit/adv)